RAKYATSATU.COM, MAROS – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Maros hingga 21 Agustus 2025 masih tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, capaian baru Rp10,7 miliar atau 26 persen dari target Rp40,7 miliar.
Kondisi ini terungkap dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Gedung Serbaguna Maros, Senin (25/8).
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, meminta seluruh kecamatan segera memaksimalkan potensi penerimaan pajak.
“Jangan sampai ada uang yang mengendap dan tidak disetor. Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim. Tolong dicek lagi,” tegasnya.
Berdasarkan data per kecamatan:
* Maros Baru baru 26 persen, masih tersisa Rp653 juta.
* Bontoa 24 persen, tersisa Rp733 juta.
* Turikale 39 persen, masih ada Rp1,9 miliar.
* Marusu 25 persen, tersisa Rp5,1 miliar.
* Lau 16,34 persen, tersisa Rp940 juta.
* Mandai paling rendah, baru 8,18 persen dengan sisa Rp20 miliar.
* Tanralili 25,71 persen, tersisa Rp1,6 miliar.
* Moncongloe 20,62 persen, masih tersisa Rp3,07 miliar.
Menurut Muetazim, rendahnya capaian salah satunya karena kebiasaan wajib pajak yang cenderung menunggu jatuh tempo untuk melakukan pembayaran. Ia menegaskan agar waktu dua bulan ke depan dimaksimalkan agar target tidak kembali meleset seperti tahun sebelumnya.
Selain sektor PBB, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mencatat capaian PAD rendah. Dinas Pariwisata baru mengumpulkan Rp1,8 miliar atau 20,25 persen dari target Rp9 miliar akibat minimnya kunjungan wisatawan. Sementara Dinas PUPR hanya Rp2,8 miliar atau 33,20 persen dari target Rp8,5 miliar, dipengaruhi penghapusan PBG untuk perumahan subsidi.
Kepala Bapenda Maros, Ferdiansyah, menyebut pihaknya telah menurunkan tim optimalisasi pajak ke 14 kecamatan sejak 19 Agustus hingga 30 September 2025.
“Kami juga melayani pembayaran PBB secara online agar lebih mudah diakses masyarakat,” jelasnya. (Ikhlas/Arul)
