RAKYATSATU.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros melakukan perombakan besar-besaran dalam jajaran kepemimpinan sekolah. Sebanyak 36 kepala sekolah dilantik ke posisi baru, sementara lebih dari 200 kepala sekolah dikukuhkan kembali dalam jabatannya, dalam gelombang mutasi yang berlangsung Senin, 26 Mei 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Maros untuk memperkuat tata kelola pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.
"Ini bukan sekadar mutasi rutin. Ini bagian dari perbaikan sistemik untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin sekolah yang lebih kuat dan inovatif," kata Bupati Maros, Chaidir Syam.
Meski mayoritas posisi telah diisi, Dinas Pendidikan Maros masih menghadapi tantangan serius. Sebanyak 22 sekolah saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah karena keterbatasan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat secara definitif. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada stabilitas dan efektivitas manajemen sekolah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Chaidir mengungkapkan dua langkah strategis: membentuk tim penilai untuk mengevaluasi kinerja Plt kepala sekolah, serta mengajukan nama-nama guru yang dinilai layak kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan untuk segera dilantik menjadi kepala sekolah definitif.
Dalam pelantikan tersebut, Chaidir juga menyampaikan lima poin yang harus menjadi perhatian khusus para kepala sekolah, yaitu:
-
Tidak ada pungutan yang memberatkan siswa dan orang tua;
-
Menyelenggarakan acara penamatan secara sederhana;
-
Mengutamakan efisiensi anggaran dan fokus pada kebutuhan internal sekolah;
-
Melakukan inovasi dan pengawasan berbasis kinerja terhadap guru;
-
Mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
“Tidak boleh lagi ada praktik-praktik lama yang membebani. Kepala sekolah harus jadi motor perubahan,” tegas Chaidir
Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk memperbaiki tata kelola pendidikan, memperkuat kepemimpinan sekolah, dan menciptakan sistem yang lebih profesional dan berpihak kepada peserta didik. (Ikhlas/Arul)
