Dualisme Sekda Picu Aksi Demonstrasi di DPRD Buteng, Masyarakat : Akhiri!

 

Ketua Komisi III, Bobby Ertanto, saat menerima masa aksi. Senin (26/5/2025).

RAKYATSATU.COM, BUTON TENGAH – Terjadinya dualisme Sekretaris Daerah memicu reaksi dari kalangan Masyarakat Kabupaten Buton Tengah melalui Aliansi Satuan Mahasiswa Pemuda Rasional Agamis dan Sosialis (Samurais-Buteng) yang kemudian menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah, Senin (26/5/2025).

 

Gerakan demonstrasi ini dilatarbelakangi ketidakjelasan status Sekda Kabupaten Buton Tengah hingga kini masih mengalami dualisme kepemimpinan antara Sekda Konstatinus Bukide yang merupakan Sekda Definitif sebelum menjabat Pj. Bupati Buton Tengah dan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Samsudin Pamone.

 

Fandi Ahmad yang merupakan Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mengatakan bahwa kondisi dualisme Sekda telah menimbulkan kebingungan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan menghambat jalannya pemerintahan. Menurutnya, DPRD seharusnya segera mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas di masyarakat.

 

“Kami minta kepada Bapak DPRD Buton Tengah agar segera menyelesaikan dan meminta kejelasan dari Pemerintah Daerah terkait persoalan ini. Jangan biarkan rakyat terus dirugikan hanya karena tarik-menarik kepentingan elit sehingga masyarakat yang dikorbankan,” ujarnya.

 

Selain itu, akibat dari polemik dualisme Sekda di Kabupaten Buton Tengah, tenaga honorer ikut terdampak oleh kepentingan elit politik.

 

“Dari segi gaji, tenaga honorer di Sekretariat Daerah sejak adanya Bupati definitif belum menerima pembayaran karena persoalan dualisme Sekda ini. Hal ini harus diperhatikan oleh bapak-bapak dewan,” tegas Fandi.

 

Sementara itu, DPRD Buton Tengah melalui Ketua Komisi III, Bobby Ertanto, menjelaskan bahwa persoalan dualisme Sekda ini sudah lama menjadi perhatian DPRD. Menurutnya, tuntutan dari masyarakat yang tergabung dalam aliansi Samurais-Buteng juga telah direspons oleh DPRD melalui pendekatan dialog dengan Pemerintah Daerah.

 

“Insyaallah, dalam waktu dekat kita akan komunikasikan dengan Sekretaris Dewan untuk menjadwalkan hearing atau Rapat Dengar Pendapat bersama pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menggugat persoalan dualisme Sekda tersebut,” jelasnya.

 

Untuk diketahui, aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Perwakilan massa sempat diterima oleh pihak Pemda untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Buton Tengah belum dapat dikonfirmasi soal tanggapan resminya mengenai langkah penyelesaian dualisme Sekda tersebut. (Redaksi)