Rakorluh ini untuk wilayah Regional Timur meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua yang dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 3-4 September di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Kabupaten Maros.
Informasi yang berhasil dihimpun, Rakorluh yang dihadiri oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel ini mengangkat tema "Peningkatan Kinerja Penyuluh Perikanan dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan".
Kepala BRSDM, Profesor Sjarief Widjaja dalam keterangan rilisnya mengungkapkan, bahwasanya penyuluh itu memegang peranan penting dalam kemajuan sektor kelautan dan perikanan.
"Untuk itu, penyuluh harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bertransformasi menjadi penyuluh perikanan milenial," ungkapnya Selasa, (03/09/2019) kemarin.
Lanjut, Prof Sjarief Widjaja menjelaskan hingga Juli 2019, jumlah penyuluh perikanan PNS KKP berjumlah 2.916 yang tersebar di seluruh Indonesia harus memiliki tiga karakteristik.
"Ketiga karakteristik yang harus utama dimiliki yakni enlightening (mencerahkan), enrichment (memperkaya), dan empowerment (memberdayakan). Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, sistem penyuluh perikanan dituntut untuk mengikuti arus era milenial untuk dapat berkembang. Berbagai inovasi digital yang berkembang dapat mendukung penyuluh agar para nelayan mendapatkan informasi dan teknis pengembangan usaha perikanan dengan baik,” jelas Sjarief.
Sjarief Widjaja menambahkan dalam aspek enlightening, penyuluh perikanan harus memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat serta dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak tahu menjadi tahu.
Pada aspek enrichment, penyuluh diminta untuk dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak mau menjadi mau. Sedangkan pada aspek empowerment, penyuluh perikanan diminta untuk dapat memberdayakan masyarakat dari tidak mampu menjadi mampu dan menginisiasi untuk menciptakan sesuatu dalam rangka mengubah hidup pelaku utama dan pelaku usaha.
"Penyuluh harus memiliki upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha. Karenanya, penyuluh perikanan juga harus memiliki tiga komponen utama yakni knowledge, skill, dan attitude. Itulah mengapa KKP menyatukan antara research and human resources pada BRSDM agar ilmu yang didapat semuanya berasal dari hasil riset terbarukan," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris BRSDM Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Maman Hermawan menuturkan bahwa kegiatan ini terlaksana sebagai penguatan kebijakan pembinaan penyuluh perikanan.
"Tujuannya kegiatan ini menyinergikan kebijakan penyuluhan antara pusat, Satminkal, dan dinas kabupaten/kota," tutur Maman Hermawan.
Lanjutnya, setelah penyuluh mampu memahami pentingnya peningkatan kinerja, akan dipersiapkan pengalihan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan pasca UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Rakorluh sangat penting dilaksanakan karena penyuluh perikanan merupakan ujung tombak program KKP di masyarakat. Pejabat fungsional penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat penting dan dituntut dalam kinerja organisasi baik langsung dan tidak langsung di tingkat pusat dan daerah secara riil, dengan tidak mengesampingkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota,” jelasnya m
Saat ini BRSDM KP berharap agar momentum UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat menjadi spirit kerja yang dilandasi etos kerja tinggi bagi Penyuluh perikanan PNS untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, bertanggung jawab, jujur, profesional, serta ikhlas dalam pengabdian, serta mampu berkompetisi dalam era persaingan global sebagai talenta unggul dengan inovasi dan kreatifitas berfikir.
Diketahui, dalam rakorluh tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan 31 koordinator penyuluh di wilayah Regional Timur.
Hadir pula Plt. Kepala BRPBAP3 Maros, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung, Kepala BPPP Ambon, serta Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone. (Rasul)
.jpg)