RAKYATSATU.COM, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone mengklaim berhasil menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara signifikan setelah melakukan validasi data secara menyeluruh. Dari semula tercatat lebih dari 40 ribu anak, jumlah ATS kini menyusut menjadi sekitar 12.000 hingga 17.000 anak usia sekolah dasar hingga menengah atas.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan penurunan tersebut diperoleh setelah pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data Dapodik berbasis by name by address. “Data awal menunjukkan lebih dari 40 ribu, tapi setelah diverifikasi jumlahnya jauh lebih kecil dan lebih akurat,” kata Andi Asman, Senin, 9 Februari 2026.
Menurut dia, anak-anak yang tidak bersekolah tersebar di seluruh jenjang pendidikan, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah pedesaan serta kantong-kantong kemiskinan. Faktor ekonomi, kewajiban membantu keluarga bekerja, jauhnya akses sekolah, hingga rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan menjadi penyebab utama.
“Jika tidak ditangani secara serius, persoalan ini bisa berkembang menjadi masalah sosial di masa depan,” ujar Andi Asman.
Pemerintah Kabupaten Bone, kata dia, memprioritaskan pengembalian ATS ke layanan pendidikan formal dan nonformal berdasarkan data yang telah tervalidasi. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penguatan Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah yang sulit mengakses layanan pendidikan.
Selain itu, pemerintah menjalankan Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) yang secara aktif mendatangi rumah warga guna membujuk anak kembali ke sekolah atau mengikuti pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pemkab juga menyalurkan subsidi dan bantuan pendidikan, termasuk pembiayaan sekolah serta perlengkapan belajar. Jalur pendidikan nonformal melalui PKBM serta program Paket A, B, dan C dioptimalkan bagi anak-anak yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal.
Upaya tersebut melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, PKBM, serta mitra lainnya. Andi Asman menegaskan pemutakhiran data Dapodik harus dilakukan secara berkelanjutan agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi, pemerintah daerah optimistis angka Anak Tidak Sekolah di Bone akan terus menurun. (Ikhlas/Sugi)
