RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar refleksi satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati, Minggu, 22 Februari 2025. Kegiatan diawali dengan pemutaran video perjalanan setahun kepemimpinan H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle.
Video tersebut menampilkan sejumlah program prioritas, capaian pembangunan, hingga tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dalam setahun terakhir. Suwardi mengatakan refleksi itu bukan sekadar seremoni, melainkan ruang evaluasi terbuka atas janji politik dan realisasi program.
“Refleksi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung kejujuran untuk melihat sejauh mana janji telah ditunaikan dan tantangan apa yang masih menghadang,” ujar Suwardi dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan pada awal masa pemerintahan, Kabupaten Soppeng menghadapi tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pada 2025, APBD disebut berkurang sekitar Rp70,6 miliar dan kembali terpangkas Rp188 miliar pada 2026. Pemerintah daerah, kata dia, memilih jalur inovasi dan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
Secara makro, hingga September 2025 ekonomi Soppeng tumbuh 4,73 persen. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 73,63 persen, sementara angka kemiskinan berada di kisaran 6,65 persen atau lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Inflasi per November 2025 tercatat 2,42 persen.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan 33,4 persen APBD 2025. Sejumlah program direalisasikan, termasuk pembagian 5.400 set seragam dan sepatu gratis bagi siswa baru SD dan SMP, pengadaan 65 unit smart board, serta rehabilitasi dan revitalisasi puluhan sekolah melalui APBD dan APBN.
Salah satu program strategis yang disorot ialah kehadiran Sekolah Rakyat. Soppeng menjadi salah satu dari 100 titik tahap pertama program tersebut oleh Kementerian Sosial RI dengan nama Sekolah Rakyat 64 Soppeng. Untuk 2026, pembangunan sekolah berkonsep asrama dengan anggaran Rp243 miliar tengah berlangsung di atas lahan 7,1 hektare di Lingkungan Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau.
Atas komitmen di bidang pendidikan, pada 29 November 2025 Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha.
Di sektor kesehatan, pembenahan difokuskan pada RSUD Latemmamala. Perbaikan mencakup penyediaan obat, optimalisasi antrean JKN Online, implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, hingga peningkatan fasilitas ruang rawat inap sesuai standar KRIS.
Defisit anggaran BLUD RSUD disebut berhasil ditekan dari Rp18,8 miliar pada akhir 2024 menjadi Rp3,7 miliar pada akhir 2025. Pemerintah daerah juga mengalokasikan Rp28,2 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage Non-Cut Off, selain penguatan puskesmas dan pembangunan Unit Transfusi Darah.
Sektor pertanian tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah. Pada 2025, anggaran prasarana dan sarana pertanian mencapai Rp57,17 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, irigasi, program listrik masuk sawah, bantuan alat dan mesin pertanian, serta penyediaan benih unggul.
Produksi padi meningkat 9,93 persen dan jagung naik 32,50 persen dibanding tahun sebelumnya. Serapan gabah petani juga melampaui target hingga 117 persen. Kabupaten Soppeng turut meraih penghargaan dari Bank BRI atas implementasi Kartu Tani terbaik kedua di Sulawesi Selatan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah melaksanakan peningkatan dan preservasi enam ruas jalan sepanjang 3,7 kilometer, penggantian dua jembatan, serta peningkatan dua ruas jalan melalui Instruksi Presiden dengan dukungan APBN sekitar Rp50 miliar.
Pada aspek tata kelola, Kabupaten Soppeng mencatat skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas oleh KPK dan menempati peringkat pertama kategori Zona Hijau di Sulawesi Selatan. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 juga meningkat menjadi 88,53.
Mengakhiri sambutannya, Suwardi mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kebersamaan untuk mewujudkan visi “Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing berbasis Agropolitan.” Acara tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. [Ikhlas/ Yudha]
