RAKYASTATU.COM, BONE - Dalam semilir angin pesisir Tonra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, suara seremonial berubah menjadi seruan aksi. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 bersama Pemerintah Kabupaten Bone resmi memulai program *Kick Off* Rehabilitasi Mangrove 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Maritim Nasional. Kegiatan ini menandai langkah awal sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir yang kian tergerus.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan pesan tajam dalam sambutannya. Menurutnya, mangrove bukan sekadar vegetasi pantai, melainkan penopang kehidupan masyarakat pesisir.
“Mangrove adalah kekayaan kita. Ia melindungi pantai dari abrasi, menjadi tempat berkembang biak ikan, udang, dan kepiting, bahkan bisa membentuk daratan baru dari lumpur. Gerakan ini harus jadi gerakan bersama,” ujarnya di hadapan tamu undangan yang terdiri dari jajaran Pelindo, tokoh masyarakat, Forkopimcam, dan kelompok tani hutan mangrove.
Akmal juga mengingatkan bahwa pengalamannya selama dua dekade di Komisi IV DPR RI—yang membidangi kelautan, perikanan, dan lingkungan—membuka mata terhadap luasnya kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia. Ia menegaskan, tak ada kata terlambat untuk bertindak.
“Kita bersyukur Pelindo hadir sebagai inisiator, tapi keberlanjutan program ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah akan mendukung penuh, termasuk lewat sektor pendidikan agar anak-anak pesisir tumbuh dengan kesadaran menjaga alamnya.”
Pelindo pun membawa komitmen yang sejalan. Executive Director Pelindo Regional 4, H. Abdul Aziz, menyebut bahwa rehabilitasi mangrove menjadi bagian dari program dekarbonisasi perusahaan.
“Regional IV membawahi 22 terminal di Indonesia Timur. Dari target rehabilitasi 25 hektare, alhamdulillah 10 hektarenya berada di Kabupaten Bone,” katanya.
General Manager Pelindo Cabang Makassar, Iwan Sjarifuddin, menambahkan bahwa program ini bukan sekadar simbolik.
“Penanaman mangrove adalah investasi jangka panjang. Ekosistem yang sehat menghadirkan kehidupan yang produktif dan memberi penghidupan bagi masyarakat pesisir. Harapan kami, kegiatan ini berkelanjutan.”
Tak hanya BUMN, dukungan juga datang dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Ulu Bila, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan. Kepala UPT, Andi Ariadi, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai garda terdepan.
“Rehabilitasi mangrove masuk dalam program strategis nasional. KPH hadir untuk membina, memfasilitasi, dan mengawasi agar masyarakat ikut merasa memiliki dan menjaga kawasan pesisir,” ujarnya.
Puncak acara ditandai dengan penyerahan simbolis bantuan bibit mangrove kepada kelompok tani hutan. Bibit tersebut akan ditanam di lahan-lahan pesisir yang selama ini terdegradasi, sebagai bagian dari program rehabilitasi berbasis masyarakat.
Langkah awal ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran kolektif, bahwa menjaga mangrove berarti menjaga benteng terakhir dari abrasi, sekaligus membuka peluang ekonomi hijau yang berkelanjutan bagi masyarakat Bone. [Ikhlas/Sugi]
