 |
| Anggota DPR RI Taufan Pawe saat hadir dalam penguatan kelembagaan pengawas Pemilu di Kabupaten Soppeng, oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng/ Foto : Yudha |
RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Soppeng menggelar Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Kabupaten Soppeng dengan metode Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, di Aula Triple 8 Resort, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Komisi II, Dr H M Taufan Pawe, S.H., M.H, Anggota Bawaslu Sulsel, Adnan Jamal dan Abdul Malik, Pj Sekda Soppeng, Anggota Forkopimda Soppeng, Ketua dan Anggota Bawaslu Soppeng, Ketua KPU Soppeng, Dosen UNHAS Dr Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si, Tokoh Masyarakat, Agama, Adat dan Pemuda, serta insan Pers.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatam Dr. Adnan Jamal, S.H.,M.H.
Anggota DPR RI Taufan Pawe menilai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lalu tidak berjalan maksimial. Hal ini seiring dengan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 daerah.
Kata dia, hal itu karena penyelenggara Pemilu tidak bekerja secara maskimal. Sehingga perlu untuk memperkuat peranan Pengawas dengan memberikan Bawaslu kewenangan yang lebih luas.
Dalam forum itu, Walikota Dua Periode Parepare itu juga menyoal dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada lalu. Menurutnya Bawaslu tidak boleh hanya berfokus pada verifikasi formil, tetapi juga harus melakukan verifikasi materil.
Dia menilai, Demokrasi yang sehat dapat terwujud dengan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.
"Jika kita ingin pemilu yang ideal, maka lembaga pengawasnya harus diberikan alat yang memadai, baik dari sisi kewenangan, SDM, maupun dukungan anggaran," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Soppeng, Muh Hasbi mengatakan bahwa, dari pemilu ke pemilu, mulai dari orde baru hingga reformasi, ialah proses perjalanan pendewasaan demokrasi.
Kata dia dalam penyelenggaraan Pemilu, hal itu harus dikelola dengan baik, dengan tujuan menciptakan Pemimpin yang baik.
"Tidak hanya baik, tapi juga harus dikelola dengan benar," kata Muh Hasbi.
Dia berharap, dalam forum ini dapat tercipta masukan-masukan sehingga menjadi bahan untuk dibawa dan dibahas di DPR RI. [Ikhlas/Yudha]
