 |
| Ilustrasi. |
RAKYATSATU.COM, PANGKEP - Aliran internet di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) tak lagi merata. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kini harus menganggarkan sendiri untuk sekadar tetap tersambung ke dunia digital.
Pemicunya: alokasi anggaran internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyusut drastis. Dari sebelumnya Rp600 juta pada 2024—terdiri dari Rp400 juta belanja utama dan Rp200 juta cadangan—menjadi hanya Rp350 juta di tahun anggaran 2025.
"Kalau tahun lalu, yang tidak terlayani hanya dua kecamatan: Tangaya dan Kalmas. Tapi sekarang, semua kecamatan sudah tidak tercover. Untuk OPD, hanya sebagian yang masih kebagian," kata Aswar, teknisi di Kominfo Pangkep kepada wartawan.
Aswar menjelaskan, jaringan internet yang digunakan berbasis bandwidth dedicated dengan total kapasitas 100 Mbps. Sistem ini berbeda dari layanan rumah tangga seperti Indihome, yang bersifat up to atau berbagi kecepatan antar pengguna.
"Kalau dedicated, rasionya 1:1. Kalau kita dapat 100 Mbps, ya itu full. Itu tidak diganggu-ganggu walaupun ada yang pakai atau tidak," ujarnya.
Namun, dengan kapasitas terbatas itu, hanya sebagian kecil dinas yang mendapat sambungan langsung. Di antaranya Dinas Perpustakaan, BPBD, Kesbangpol, Bapenda, Dinas Pariwisata, dan Dinas Ketenagakerjaan. Yang paling dominan adalah Sekretariat Daerah (Setda).
"Memang cuma satu dinas, tapi di dalamnya ada banyak ruang: ruang Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para asisten, staf ahli, dan beberapa kepala bagian. Semua itu tercover," kata Aswar.
Selain itu, internet pemerintah juga menjangkau sejumlah titik fasilitas umum seperti jam kota dan tiga titik di rumah jabatan (rujab), termasuk ruang pola dan area basement.
Terpisah, Plt. Kabag Umum Pangkep, Sofyan, mengatakan ada juga pengadaan internet Indihome di Setda. "Internet Indihome itu dibayar per bulan," ujarnya singkat.
Ketimpangan ini membuat tak sedikit OPD akhirnya memilih jalur swadaya koneksi. Masing-masing dinas menganggarkan sendiri biaya internet mereka—berlangganan layanan secara mandiri, di luar jaringan pusat yang dikelola Kominfo.
Sementara digitalisasi jadi tulang punggung pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pangkep justru dihadapkan pada ironi: jaringan yang seharusnya menyatukan, malah membuat tiap-tiap OPD berjalan sendiri-sendiri. (Ikhlas/Iksan)
