 |
| ilustrasi/Internet |
RAKYATSATU.COM, SINJAI — Publik Kabupaten Sinjai digegerkan oleh perbedaan mencolok dalam laporan anggaran perjalanan dinas (SPPD) DPRD sebelum efisiensi diberlakukan. Dua pejabat kunci pemerintah daerah menyampaikan data yang bertolak belakang, memunculkan spekulasi tentang potensi “anggaran siluman” yang tersembunyi di balik neraca.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sinjai, Ilham Abubakar, mengungkapkan bahwa anggaran SPPD DPRD dalam setahun menembus angka lebih dari Rp7 miliar. “Nilainya Rp7 miliar lebih. Rinciannya silakan tanya ke sekwan,” ujar Ilham saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Namun, pernyataan Ilham berseberangan dengan data yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sinjai, Lukman Fattah. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran sebelum efisiensi hanya mencapai Rp4,2 miliar. “Itu sudah kami publikasikan sebelumnya,” katanya.
Selisih hampir Rp3 miliar ini memicu pertanyaan publik, terutama dari kalangan masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi. Mereka mempertanyakan keabsahan data serta transparansi dalam pengelolaan anggaran DPRD Sinjai.
“Bagaimana bisa ada selisih nyaris Rp3 miliar? Ini bukan angka kecil. Publik berhak tahu ke mana saja aliran dana itu sebelum pemangkasan,” kata seorang tokoh masyarakat Sinjai yang enggan disebut namanya.
Pernyataan tentang efisiensi justru memperkuat dugaan bahwa ada anggaran yang sebelumnya disusun secara berlebihan. Ketiadaan transparansi dalam dokumen rinci anggaran juga menambah ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan lembaga legislatif itu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lanjutan dari pihak DPRD mengenai perbedaan angka tersebut. Sementara itu, desakan dari berbagai pihak agar dilakukan audit independen terhadap anggaran perjalanan dinas DPRD pun mulai bermunculan. (Ikhlas/Sudirman)
