 |
| Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa |
RAKYATSATU.COM, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menggagas pembentukan desa binaan imigrasi sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Inisiatif ini mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis, 8 Mei 2025. Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, yang mewakili Bupati Sinjai dalam pertemuan tersebut, menyebut langkah ini sebagai bentuk respons terhadap tingginya mobilitas penduduk global, terutama di wilayah pesisir seperti Sinjai yang rawan menjadi jalur perlintasan orang asing.
“Mobilitas antarnegara meningkat di era globalisasi. Ini membawa peluang, tapi juga menyimpan potensi kerawanan, termasuk TPPO dan TPPM,” kata Andi Jefri.
Desa binaan imigrasi, lanjutnya, diharapkan menjadi pusat edukasi, deteksi dini, serta pengawasan masyarakat terhadap aktivitas orang asing di lingkungan mereka. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), aparat keamanan, pemerintah desa dan kecamatan, serta masyarakat sipil.
“Meskipun tidak semua orang asing membawa pengaruh buruk, pemerintah tetap berkewajiban memastikan kehadiran mereka memberi kontribusi positif,” ujarnya.
Andi Jefri menyatakan, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci menciptakan Sinjai yang aman dan bebas dari ancaman kejahatan lintas negara.
Rapat ini turut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, perwakilan BIN Sulsel, Forkopimda, Kepala Diskominfo, Badan Kesbangpol, Disparbud, Satpol PP, dan sejumlah OPD lainnya.
Pemkab berharap melalui forum ini lahir program kerja yang konkret, terukur, dan berkelanjutan guna memperkuat sistem deteksi serta pencegahan TPPO dan TPPM di daerah. (Ikhlas/Sudirman)
