 |
| Sekda Sulsel, Jufri Rahman. |
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (05/05).
Ia menyebut jika, proyek tersebut dibiayai melalui skema pinjaman atau loan dari CEXIM Bank Tiongkok untuk konstruksi fisik.
"Sedangkan pembiayaan pengadaan tanah bersumber dari APBN Rupiah Murni," paparnya.
Jufri juga menyatakan, bahwa penetapan lokasi pembangunan telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor: 2229/XII/Tahun 2019, dengan total kebutuhan lahan seluas 1.722,28 hektar (ha).
"Progres pengadaan tanah hingga saat ini baru mencapai 9,71 persen atau 167,20 hektar. Masih tersisa 1.555,08 hektar lahan yang belum dibebaskan," ujarnya.
Jufri turut membeberkan beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya, tumpang tindih lahan antara tanah masyarakat dengan aset milik PT. Perkebunan Nusantara I serta lahan masyarakat berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap atau HPT yang memerlukan proses pelepasan kawasan hutan.
"Sebagian lahan termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang memerlukan alih fungsi. Terdapat pula tanah ber karakteristik khusus yang status kepemilikan atau fungsi lahannya belum dialihfungsikan atau dilepaskan, juga aset milik pemerintah daerah yang diklaim sebagai milik masyarakat," tuturnya.
Oleh sebab itu, Jufri Rahman meminta dukungan serta pendampingan dari instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Untuk memfasilitasi penyelesaian status hukum lahan bermasalah serta mempercepat proses pelepasan kawasan hutan dan alih fungsi LP2B," imbuhnya.
"Juga menyelesaikan sengketa klaim atas aset pemerintah dan mendukung percepatan verifikasi dan validasi data kepemilikan lahan," pungkasnya. [Ikhlas/Agung]
