Tenri Sessu dalam sambutannya mengapresiasi Pemda Soppeng atas dipilihnya Soppeng sebagai pilot project dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019
Dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP Soppeng pada tahun 2018, lanjut Tenri Sessu, Pelaksanaan reformasi birokrasi mendapat nilai 33,55 predikat C.
"Untuk data RB tahun 2017 penilaian di tahun 2018 di peroleh kurang dan perlu perbaikan mendasar," ujarnya
"Dan untuk SAKIP data 2018 mendapat nilai 58,23 atau predikat "CC" dimana penilaian tahun 2019 cukup dan Perlu perbaikan yang tidak mendasar," sambungnya.
Dirinya menjelaskan, hasil evaluasi awal untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP Kabupaten Soppeng tahun 2019, menunjukkan bahwa Soppeng masih diperlukan banyak perbaikan mendasar.
"Saat ini kita perlu keseriusan, mulai dari Tim Reformasi Kabupaten, pimpinan SKPD sampai pada pelaksana di tingkat bawah, terutama pada " 8 Area Perubahan " sesuai permenpan RB No.14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah yang telah dirubah menjadi permenpan RB No.30 tahun 2018," jelasnya.
Meski demikian, dirinya menguraikan, kendala/permasalahan yang perlu dibenahi saat ini, belum terbentuknya Tim Reformasi Kabupaten Soppeng dan Belum terbentuk tim asesor untuk Reformasi Birokrasi disetiap unit kerja.
"Ini karena Admin terlambat meng-upload data RB tahun 2018 ke sistem Kemenpan RB, sehingga Soppeng tidak di evaluasi pelaksana RBnya dan tidak mendapat nilai untuk tahun ini," jelasnya.
Akan tetapi lanjut Tenri, hal ini tetap di review dan saat ini sudah berada pada level 3. Data dari SKPD atau unit kerja untuk pelaksanaan dan SAKIP belum maksimal dan pemahaman tentang pelaksanaan RB dan SAKIP masih kurang, terutama pemahaman 8 Area perubahan.
"Kami harapkan untuk Tim Asistensi RB provinsi terus memberikan bimbingan dan supervisi kepada Kabupaten Soppeng sebagai salah satu pilot project RB, dan saya juga berharap untuk pimpinan SKPD atau unit kerja agar secara aktif melakukan percepatan RB melalui internalisasi kepada seluruh pegawai di satuan kerjanya, utamanya pada 8 area perubahan, serta berupaya menggerakkan organisasinya melalui pembentukan agen perubahan," katanya.
"Segera membentuk tim reformasi birokrasi kabupaten dan tim asesor, agar tetap mempedomani Road Map Reformasi Birokrasi Soppeng 2016-2021 yang telah disusun dan memanfaatkan kesempatan asistensi ini dengan baik untuk lebih memahami dan percepatan pelaksanaan RB," kunci Tenri Sessu.
Dalam evaluasi tersebut, turut dihadiri Tim Asistensi Reformasi Daerah provinsi Sulsel, Para asisten Setda, pimpinan SKPD, Kabag dan camatPara perencana/ staf yang membidangi pelaksana RB dan SAKIP. (Red)
.jpg)