Kedelapan Ranperda tersebut adalah ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, ranperda tentang penyidik PNS, ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, ranperda tentang Kearsipan, ranperda tentang penyerahan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman, ranperda tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, ranperda tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, ranperda pengelolaan air limbah domestik.
Bupati, Andi Seto Asapa, SH,LLM dalam sambutannya menyampaikan, bahwa delapan ranperda yang diserahkan merupakan wujud dan komitmen Pemerintah Daerah untuk senantiasa mengedepankan akuntabilitas dalam perumusan setiap kebijakan.
"Kami sangat berharap bahwa dengan kesiapan Dewan yang terhormat membahas 8 ranperda ini kelak akan diperoleh masukan, kritikan, dan saran penyempurnaan yang tidak hanya memberikan legitimasi sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi juga akan menumbuhkan rasa adil di tengah masyarakat, mengatur ham dan kewajiban masyarakat, memberikan perlindungan terhadap warga negara serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sinjai," jelasnya.
Bupati mengharapkan pula pembahasan pada tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar sehingga Perda Kabupaten Sinjai dapat ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat agenda selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengajuan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, APBD Kabupaten Sinjai 2019 dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 serta Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. (Asdar)
.jpg)