RAKYATSATU.COM, TANA TORAJA- Dampak pelebaran jalan nasional di To'kaluku, masih terus dibahas di Komisi III DPRD Tana Toraja, Jumat, (10/8)
Kali ini, Komisi III yang dipimpin oleh Kristian H. P Lambe', yang juga Ketua Komisi III, kini menghadirkan PPK 10 BPPJN 13 Kementerian PU, Andi Wahida Tantu, beserta Dinas PUPR Tana Toraja dan Bappeda Tana Toraja.
Andi Wahida menegaskan bahwa balai tidak menyiapkan anggaran untuk ganti rugi untuk pelebaran tersebut, kecuali untuk talud rumah ibadah yakni masjid dan talud SMPN 1 Makale.
Hal ini dikatakan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Tana Toraja, dalam hal ini Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae.
Dilanjutkan oleh Kepala Bappeda, Yunus Sirante, bahwa sesuai arahan dari Bupati, Dinas PUPR ditugaskan untuk menindaklanjuti lokasi yang terkena dampak pelebaran jalan.
"Dinas PUPR ditugaskan untuk menindaklanjuti lokasi yang terkena dampak pelebaran jalan. Kemudian dilihat titik mana yang dianggap rawan dan itulah yang akan diutamakan untuk ditalud," ungkap Yunus.
Dinas PUPR Tana Toraja, yang diwakili oleh Serli, pun memberikan hasil penulusuran mereka di lokasi.
"Kami menetapkan ada 13 titik yang rawan, dengan volume 427 meter kubik, dengan hitungan 800 ribu rupiah/meter kubik, sehingga anggarannya di kisaran 400juta rupiah," ujar Serli.
Menanggapi hal ini, pimpinan rapat, Kristian H. P. Lambe, memberikan warning kepada Pemda Tana Toraja, karena hal ini tidak pernah ditetapkan di dalam anggaran APBD 2018.
"Ini warning untuk Pemda Tana Toraja, karena hal ini tidak pernah ditetapkan di dalam anggaran APBD 2018, trus kalau tidak ada, Dinas PU, mau pakai anggaran dari mana...?," tanya Kristian.
Sehingga diarahkan agar balai segera melakukan penyelesaian jalan nasional tersebut dan fasilitas khusus seperti masjid dan sekolah akibat pelebaran jalan, baru kemudian diikuti oleh penyelesaian 13 titik tersebut oleh Pemda Tana Toraja.
Turut hadir dalam rapat ini, Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Andarias Tadan, Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Kendek Rante, anggota Komisi III, Luter Patasik. (Kris)
.jpg)