Tujuan dari rakor tersebut adalah mensinergikan tugas pusat, satminkal dan dinas kabupaten/kota, memberikan pemahaman terkait tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban penyuluhan perikanan dan memberikan pengayaan terkait peningkatan kinerja penyuluhan perikanan.
Sebanyak 80 orang peserta yang hadir terdiri atas Kepala Dinas, serta beberapa orang koordinator penyuluh yang membidangi urusan perikanan Kab/kota lingkup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
Sekretaris BRSDM KP Dr Maman Hermawan, M,Sc mengatakan rapat koordinasi penyuluhan KP Tahun 2018 ini sebagai upaya mensinergikan pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi pembangunan sektor kelautan perikanan melalui dukungan penyuluh perikanan.
Sementara itu, Kepala BRSDM KP setelah melakukan kunjungan di Kabupaten Barru, juga menyempatkan bertemu dan memberi arahan kepada peserta, dalam arahannya Kepala BRSDM, Prof Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA mengatakan rapat koordinasi penyuluh perikanan ini merupakan sarana untuk penyatuan konsep, pemikiran dan pemahaman penyuluh perikanan dalam mencapai tujuan bersama.
"Tujuan dilaksanakannya rakor ini sebagai tempat bertukar pikiran, menambah ilmu dan share permasalahan/kendala yang dihadapi penyuluh di lingkungan masyarakat. Karena seorang Penyuluh Perikanan adalah ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat, menjadi perantara masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan perikanan dengan Dinas Perikanan,"ujarnya dihadapan peserta yang hadir.
Hadir pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan KP Tahun 2018 Satminkal BRPBAP3 Maros, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan (BRSDM KP) Prof Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA, Sekretaris BRSDM KP Dr. Maman Hermawan, M,Sc, Kepala Pusat Riset Kelautan Perikanan (Pusriskan KP) Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc.
Kepala BRPBAP3 Prof. Dr. Ir. Andi Akhmad Mustafa M.P. ,Kepala Bidang Penyuluhan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan/BRSDMKP Ikhsan Haryadi, S.Pi.,M.Si dan Dr. Tarunamulia, S.T.M.Sc (Kepala Seksi Penyuluhan BRPBAP3).
Sekedar diketahui, bahwa terselenggalaranya rakor ini sebagai dasar dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak kepada pengalihan sebanyak 3.161 orang Penyuluh Perikanan PNS Daerah Kepusat.
Kepala BRSDM KP telah menetapkan 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Sebagai kelembagaan Penyuluh Perikanan regional yang berfungsi sebagai Satuan Admininstrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluh Perikanan.
Namun demikian, Penyuluh Perikanan tetap berada dilokasi bertugas saat ini pada dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota sebagaimana surat Mendagri ke Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 520/9340/OTDA Tanggal 8 November 2017 perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta penguatan fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluhan Kehutanan. (Rasul)
.jpg)