RAKYATSATU.COM, BONE - Sejumlah persoalan yang belakangan mencuat di Kabupaten Bone memicu sorotan terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketua Lembaga Wartawan Independen Bone (WIB), Eka, menilai DPRD Bone perlu lebih aktif hadir di tengah masyarakat untuk menyikapi berbagai polemik yang berkembang dan menjadi perhatian publik.
"Sekarang rakyat seolah berjuang sendiri. Kemana wakil rakyat kita?" kata Eka saat menanggapi sejumlah isu yang ramai diperbincangkan masyarakat Bone.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah penggunaan barcode BBM subsidi yang diduga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan solar subsidi juga disebut semakin meresahkan warga.
Eka menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada distribusi BBM subsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan energi dari pemerintah.
Selain persoalan BBM subsidi, Eka juga menyoroti kelanjutan proyek pembangunan Bola Soba yang menjadi salah satu ikon budaya Kabupaten Bone. Ia menyebut proyek bernilai miliaran rupiah itu masih menyisakan pertanyaan publik.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka terkait informasi dugaan putus kontrak proyek tersebut, sehingga masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan pembangunannya.
Di sektor pertambangan, WIB Bone turut menyoroti adanya aktivitas tambang yang diduga tidak mengantongi izin di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Aktivitas itu juga disebut diduga menggunakan BBM subsidi untuk operasional tambang.
Padahal, kata Eka, aktivitas pertambangan semestinya menggunakan BBM industri sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak memanfaatkan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Eka juga menyinggung kondisi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ellung Mangenre yang sebelumnya mendapat penyertaan modal dari pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi perusahaan daerah itu perlu menjadi perhatian karena dinilai tidak lagi menunjukkan aktivitas signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai persoalan tersebut, lanjut Eka, seharusnya menjadi perhatian DPRD Bone melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, penggunaan anggaran daerah, hingga pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Sebagai rakyat, kita berharap para wakil rakyat tidak hanya hadir saat pembahasan anggaran atau kegiatan seremonial, tetapi juga tampil di tengah masyarakat ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan publik," tegasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Bone diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. [Ikhlas /Sugi]
