RAKYATSATU.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan skema pembiayaan pendidikan gratis di 67 sekolah swasta bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan seluruh biaya pendidikan siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung pemerintah daerah. Kebijakan itu diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memperkuat keberadaan sekolah swasta.
"Pemerintah Kota Makassar akan menanggung seluruh biaya pendidikan siswa yang masuk ke sekolah swasta melalui program sekolah swasta gratis," kata Munafri saat menghadiri Resepsi Milad ke-109 Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Makassar di Balai Sidang Muktamar Universitas Muhammadiyah Makassar, Sabtu, 27 Juni 2026.
Program tersebut disiapkan setelah tahapan seleksi jalur domisili SPMB yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 27 Juni, sementara proses daftar ulang, verifikasi, dan validasi dijadwalkan berlangsung pada 28–30 Juni.
Di hadapan sekitar 1.000 peserta dari 25 cabang Aisyiyah se-Kota Makassar, Munafri mengajak sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah, berkolaborasi menerima peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurut dia, kebijakan tersebut bukan hanya untuk menjamin seluruh anak memperoleh akses pendidikan, tetapi juga mendorong sekolah swasta berkembang sebagai bagian dari sistem pendidikan di Kota Makassar.
"Pemerintah ingin tidak ada lagi perbedaan kualitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Semua anak harus mendapatkan kesempatan belajar yang setara," ujarnya.
Munafri juga meminta sekolah-sekolah swasta menyiapkan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik guna mengantisipasi bertambahnya jumlah peserta didik melalui program tersebut.
Selain membahas pemerataan akses pendidikan, Munafri menyoroti pentingnya pendidikan karakter di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurut dia, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga pembentukan akhlak peserta didik.
Ia mengaku prihatin terhadap meningkatnya ketergantungan anak-anak pada gawai yang dinilai mengurangi interaksi sosial dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar mulai menerapkan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.
"Kita ingin anak-anak lebih banyak berinteraksi langsung dengan teman dan gurunya. Gadget penting, tetapi pembentukan akhlak jauh lebih penting," katanya.
Pemerintah Kota Makassar juga berencana menambah porsi pendidikan agama dan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar. Menurut Munafri, alokasi dua jam pelajaran agama dalam sepekan belum memadai untuk membangun karakter peserta didik.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk memberikan insentif lebih besar kepada guru yang bertugas di wilayah kepulauan.
Dalam kesempatan yang sama, Munafri mengajak Aisyiyah terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan karakter generasi muda.
Ia menilai jaringan organisasi Aisyiyah yang telah menjangkau hingga tingkat akar rumput menjadi modal penting dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kota Makassar.
"Kami ingin terus membuka ruang kolaborasi agar bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," ujarnya. (Ikhlas/azhar)
