.jpg)
RAKYATSATU.COM, SINJAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai mulai mematangkan rencana penanganan banjir yang selama ini kerap melanda kawasan ibu kota kabupaten. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) untuk pembangunan kolam retensi atau embung pengendali banjir.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas PUPR Sinjai bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR RI. Forum tersebut menjadi bagian dari tahapan awal dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kabupaten Sinjai.
Kepala Dinas PUPR Sinjai, Haris Achmad, mengatakan pembangunan kolam retensi atau embung tersebut direncanakan berlokasi di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara.
"Lokasi pembangunannya direncanakan berada di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara," kata Haris.
Menurut Haris, proyek tersebut akan dibiayai melalui satu kali penganggaran oleh BBWS Pompengan Jeneberang. Karena itu, tahapan penyusunan dokumen perencanaan menjadi sangat penting sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Ia menjelaskan, penyusunan DED dan LARAP bertujuan untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus menyusun rencana teknis pembangunan kolam retensi secara komprehensif.
"Tujuan kegiatan ini adalah menyusun DED dan LARAP pengendalian banjir. Sebagaimana kita ketahui, hampir setiap tahun ibu kota Sinjai dilanda banjir. Dengan adanya embung ini, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang," ujarnya.
Haris menegaskan, dokumen DED dan LARAP nantinya akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pembangunan fisik pengendali banjir di wilayah tersebut.
Selain itu, Pemkab Sinjai juga menyatakan komitmennya untuk mendukung seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan embung pengendali banjir tersebut.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar proses penyusunan dokumen berjalan lancar dan dapat segera ditindaklanjuti ke tahap konstruksi.
"Pemkab Sinjai khususnya Ibu Bupati berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas sektor. Harapannya, pembangunan embung atau kolam retensi ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PJSA BBWS Pompengan Jeneberang, Sularifin, menilai keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum konsultasi akan menjadi bahan pertimbangan untuk memastikan rencana penanganan banjir sesuai dengan kondisi lapangan.
"Masukan ini akan menjadi bahan referensi dan pertimbangan agar perencanaan penanganan banjir dapat dipotret secara langsung sesuai kondisi lapangan," jelasnya.
Karena itu, ia berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sinjai terus diberikan agar proses penyusunan DED dan LARAP dapat segera diselesaikan.
Menurut Sularifin, rampungnya kedua dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama sebelum proyek pembangunan embung pengendali banjir dapat memasuki tahap konstruksi.
"KPM DED dan LARAP hari ini merupakan salah satu syarat utama pelaksanaan kegiatan fisik dan konstruksi. Makanya sangat penting masukan yang diberikan kepada kami untuk proses pembangunannya nanti," katanya.
Pertemuan konsultasi masyarakat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perkimtan Sinjai Andi Sarifuddin, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Sinjai Andi Najamuddin, Camat Sinjai Utara Agus Salam, Camat Bulupoddo Asrullah, para lurah, serta tokoh masyarakat yang berasal dari wilayah terdampak rencana pembangunan. [Ikhlas/Sudirman]
