Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menghadiri Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi di Kendari, Jumat (29/5/2026).
RAKYATSATU.COM, KENDARI - Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi di Sahid Azizah Syariah Hotel, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di wilayah Sulawesi. Hadir dalam kegiatan itu para sekretaris provinsi se-Sulawesi, kepala daerah, jajaran BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi-Maluku, kepala Bappeda, hingga kepala dinas ketenagakerjaan.
Turut mendampingi Wakil Bupati Bone dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Bone A. Yusuf, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bone Andi Muchlis, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone Mansur.
Dalam kesempatan itu, Andi Akmal menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal maupun informal di Kabupaten Bone.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mendukung optimalisasi program BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, terutama kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan saat menghadapi risiko kerja.
"Acara ini merupakan bagian dari evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Bone tentu ingin ke depan semakin banyak masyarakat yang terlindungi, terutama dari risiko kecelakaan kerja," ujar Andi Akmal.
Ia menambahkan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Program tersebut juga dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan keluarganya.
"Perlindungan sosial ketenagakerjaan bukan hanya soal santunan, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir memberikan kepastian dan ketenangan kepada masyarakat pekerja. Karena itu, sinergi semua pihak harus terus diperkuat," tambahnya.
Andi Akmal berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone meningkat secara bertahap.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta di Bumi Anoa. Ia menilai forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah bersama dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah berbagai solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.
Ia berharap hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan dapat melahirkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan di masing-masing daerah guna mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku Mintje Wattu menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi.
Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas. Ia menyebut target cakupan 99,5 persen dapat tercapai apabila seluruh pemerintah daerah bersama-sama memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Dalam paparannya, disebutkan bahwa delapan provinsi dengan 102 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi telah merealisasikan Universal Coverage Jaminan Sosial sebesar 37,19 persen dengan jumlah pekerja terdaftar mencapai 3.892.290 orang.
Sementara berdasarkan data Sakernas, potensi pekerja di wilayah Sulawesi mencapai 10.466.700 orang. Artinya, masih terdapat sekitar 6.574.410 pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun target UCJ tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja, dengan selisih atau gap terhadap target mencapai 2.183.410 pekerja.
"Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial," kata Mintje.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah A. Faton menegaskan bahwa pemberian santunan kepada pekerja menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan perlu terus diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai.
"Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin," tutupnya. [Ikhlas /Sugi]
