RAKYATSATU.COM, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama menjaga layanan publik tetap optimal meski aparatur sipil negara bekerja dari rumah setiap Jumat. Kebijakan itu merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN untuk percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan,” kata Nasaruddin, Kamis, 2 April 2026.
Instruksi tersebut berlaku bagi seluruh satuan kerja Kementerian Agama di pusat dan daerah. Pimpinan satuan kerja diminta mengatur teknis WFH sesuai karakteristik tugas, namun tetap menjamin layanan esensial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Layanan seperti pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, dan layanan keagamaan lainnya harus tetap tersedia.
Nasaruddin juga meminta satuan kerja mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi layanan, menurut dia, perlu diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan meski ada penyesuaian sistem kerja.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait layanan. Masyarakat harus memperoleh kepastian baik untuk layanan daring maupun luring, termasuk standar waktu dan kualitas pelayanan. Selain itu, layanan diminta tetap inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.
Selain menjaga layanan publik, Menteri Agama juga mendorong budaya kerja hemat energi di lingkungan Kementerian Agama. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi maksimal 50 persen dan ASN didorong memanfaatkan transportasi umum.
Perjalanan dinas diarahkan lebih selektif, sementara rapat dan koordinasi daring dioptimalkan untuk mengurangi mobilitas. Satuan kerja juga diminta menggunakan listrik secara bijak, baik di kantor maupun saat bekerja dari rumah.
“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang adaptif sekaligus mendorong pola hidup hemat energi,” ujar Nasaruddin. (Ikhlas/Amd)
