RAKYATSATU.COM, MAROS — Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan menilai Pemerintah Kabupaten Maros serius mempercepat penerapan teknologi finansial dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi tersebut dinilai menjadi salah satu yang paling progresif di Sulawesi Selatan.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Ricky Satria, mengatakan Maros menonjol dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai, khususnya melalui pemanfaatan QRIS di berbagai sektor layanan publik.
Menurut Ricky, transformasi digital yang dilakukan Pemkab Maros tidak sekadar mengikuti tren, melainkan merupakan bagian dari mandat pemerintah pusat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Secara prinsip, penggunaan teknologi membuat proses lebih cepat, meminimalkan potensi kebocoran, dan memungkinkan pengawasan secara real-time. Ini jelas lebih efektif dibandingkan metode konvensional,” kata Ricky.
Ia menilai langkah cepat Pemkab Maros di bawah kepemimpinan Bupati Chaidir Syam menjadi faktor kunci keberhasilan. Komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia disebut membuat berbagai program digitalisasi berjalan sesuai rencana.
Sejumlah inisiatif yang menjadi perhatian BI antara lain penyelenggaraan Bapenda Award serta penerapan transaksi non-tunai di fasilitas umum, pusat perbelanjaan, hingga kawasan wisata. BI juga turut membantu penyederhanaan sistem bagi hasil tiket di objek wisata Bantimurung, yang sebelumnya dinilai kompleks, agar dapat terintegrasi secara digital.
Meski demikian, Ricky menegaskan bahwa kesiapan sistem perlu diimbangi dengan terbentuknya ekosistem pengguna. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Maros diharapkan menjadi contoh dalam penggunaan pembayaran digital.
“ASN harus berada di garda terdepan. Ketika mereka dan keluarganya terbiasa menggunakan QRIS di pasar, kafe, hingga sekolah, maka budaya ekonomi digital akan tumbuh lebih cepat,” ujarnya. (Ikhlas/arul)
