RAKYATSATU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menggandeng Universitas Hasanuddin untuk memperkuat tata kelola pembangunan kawasan kepulauan agar tidak tertinggal dari wilayah daratan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin bersama Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin, 19 Januari 2026.
Dalam pertemuan itu, FISIP Unhas menyerahkan policy brief berjudul Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif. Dokumen tersebut memuat rekomendasi pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, berbasis riset, dan menyesuaikan karakteristik masing-masing pulau.
Akademisi FISIP Unhas Andi Ahmad Yani mengatakan, kebijakan pembangunan pulau selama ini cenderung menggunakan pendekatan seragam, meskipun setiap pulau memiliki persoalan dan potensi yang berbeda.
“Selama ini pendekatannya one size fits all. Padahal, tiap pulau punya karakteristik sendiri, sehingga kebijakannya harus kontekstual,” kata Andi Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, Unhas mendorong penerapan pendekatan *Island Policy Proofing*, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan kondisi pulau yang menjadi sasaran.
Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat kebijakan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.
Dalam pemaparannya, Andi Ahmad Yani menyoroti sejumlah persoalan krusial di kawasan kepulauan, antara lain keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Ia menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak karena berdampak langsung terhadap lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.
“Plastik yang dibuang ke laut dimakan ikan, lalu ikan dikonsumsi manusia. Mikroplastik masuk ke tubuh dan ini berbahaya dalam jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai alternatif solusi, ia menyebutkan potensi pemanfaatan sampah menjadi energi, termasuk bahan bakar, sebagaimana riset yang telah dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik masukan akademik dari Universitas Hasanuddin. Ia menegaskan pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian penting dari visi pembangunan Kota Makassar, khususnya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan spasial.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat pulau,” kata Munafri.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sejumlah program strategis untuk kawasan kepulauan pada 2026, antara lain penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
Menurut Munafri, armada kapal penyeberangan menjadi prioritas untuk menunjang mobilitas warga. Selain itu, pemerintah kota juga menilai Dermaga Kayu Bangkoa belum layak sebagai dermaga penumpang yang representatif.
Di sektor pendidikan, Munafri mendorong pembangunan sekolah rakyat berkonsep *boarding school* di kawasan pulau. Ia menilai keterbatasan jenjang pendidikan menyebabkan banyak anak pulau tidak dapat melanjutkan sekolah.
“Kami dorong sekolah rakyat dibangun di pulau agar anak-anak tidak harus setiap hari melawan ombak untuk bersekolah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah kota juga menyiapkan alternatif rumah singgah atau asrama bagi pelajar pulau yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
Terkait pengelolaan lingkungan, Munafri menyatakan Pemkot Makassar akan mengoptimalkan penggunaan insinerator dengan standar pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
“Bukan sekadar pembakaran, tetapi pengelolaan yang memenuhi standar agar persoalan sampah di pulau bisa ditangani lebih baik,” kata Munafri. (Ikhlas/azhar)
