RAKYATSATU.COM, MAROS – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Maros melaksanakan pendidikan hukum bagi kader muda dari 14 kecamatan se-Kabupaten Maros. Kegiatan tersebut digelar di Kantor LBH GP Ansor Maros, Minggu (21/12/2025).
Peserta pendidikan hukum merupakan utusan Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor dari berbagai kecamatan. Mereka dibekali pemahaman dasar hukum sebagai langkah awal memperkuat peran pendampingan hukum di tingkat kecamatan.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Maros, Abustan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat kerap menghadapi persoalan hukum tanpa pemahaman yang memadai, meskipun hak-haknya telah dijamin undang-undang.
“Kita sering bingung saat berhadapan dengan persoalan hukum, padahal hak kita jelas dilindungi oleh Undang-Undang,” ujar Abustan.
Ia menegaskan, pendidikan hukum ini tidak hanya bertujuan meningkatkan wawasan kader, tetapi juga sebagai langkah strategis membentuk kepengurusan LBH GP Ansor di tingkat kecamatan agar layanan bantuan hukum lebih cepat menjangkau masyarakat.
Materi pertama tentang pengantar ilmu hukum dan sistem hukum nasional disampaikan oleh Ahmad Muhajir, SH. Ia menjelaskan dasar-dasar hukum di Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga struktur peradilan, dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami peserta.
Selanjutnya, materi hak dan kewajiban warga negara dibawakan oleh Usman, SH., MH. Ia menguraikan hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak berpendapat, serta hak memperoleh layanan publik, sekaligus kewajiban menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Sesi ini berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait persoalan hukum di masyarakat.
Materi terakhir disampaikan Ketua LBH GP Ansor Maros, Muhammad Agung, SH., yang membahas peran LBH dan GP Ansor dalam edukasi serta pendampingan hukum. Ia menegaskan bahwa LBH GP Ansor tidak hanya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga aktif melakukan edukasi hukum untuk mencegah persoalan hukum sejak dini.
“Kami ingin LBH GP Ansor hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan,” katanya.
Kegiatan ditutup dengan diskusi dan komitmen peserta untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendidikan hukum ini diharapkan menjadi langkah awal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Maros serta memperkuat layanan pendampingan hukum hingga ke tingkat akar rumput. (Ikhlas/arul)
