RAKYATSATU.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros akan memulai pembersihan material Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, hari ini 2 Desember 2025. Struktur jembatan yang ambruk itu dinilai harus segera dibongkar untuk mencegah risiko kecelakaan dan hambatan aliran sungai.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan pembersihan menjadi tahapan awal sebelum rekonstruksi. Ia menegaskan material jembatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berpotensi membahayakan warga yang nekat melintas.
“Kalau tidak dibersihkan, banyak hal yang bisa terjadi. Siapa yang bertanggung jawab jika masih ada warga memakai jembatan padahal sudah rawan,” ujarnya.
Chaidir menuturkan material sisa runtuhan juga berpotensi menyangkut pohon besar saat hujan deras, yang bisa memicu banjir di kawasan hilir. Setelah pembersihan, pembangunan fondasi jembatan akan dilakukan secara bertahap.
Ia mengungkapkan sempat ada usulan pembangunan jembatan darurat, namun opsi itu ditolak karena dinilai tidak aman. Menurutnya, warga masih memiliki akses alternatif melalui Jalan Allatengae dan Tanralili.
“Kami mengutamakan keselamatan warga. Kalau ada yang menyeberang tengah malam lewat jembatan darurat, risikonya besar,” kata Chaidir.
Pemerintah daerah juga tengah memetakan sekolah terdekat untuk mengantisipasi siswa yang terdampak akses terputus. Jika diperlukan, pemindahan sementara akan dilakukan agar mereka tidak perlu melintasi area jembatan.
Rekonstruksi Jembatan Haji Bohari diperkirakan menelan anggaran hingga Rp25 miliar. Pada 2026, pembangunan dimulai dari fondasi melalui skema multiyears dengan durasi pengerjaan 3–4 tahun. Pemkab Maros juga mengajukan permohonan dukungan dana ke pemerintah pusat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaeni, mengatakan pembersihan penting untuk menjaga kelancaran aliran sungai dan menghindari potensi kecelakaan.
“Risiko kecelakaan sangat besar jika masyarakat masih nekat melintasi jembatan yang sudah ambruk,” ujarnya.
Pada 2026, sekitar Rp3 miliar dialokasikan untuk penanganan awal, sementara sisanya dibangun bertahap sambil menunggu bantuan dari kementerian terkait. (Ikhlas/Arul)
