Pertemuan pemberitahuan awal tim pengadaan tanah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wakil Bupati Bone Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., di Balai Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, pada Senin (21/10/2025).
RAKYATSATU.COM, BONE - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi memulai tahapan awal pengadaan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bone. Langkah ini ditandai dengan pertemuan pemberitahuan awal di Balai Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, pada Senin, 21 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., bersama Tim Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S., selaku Ketua Tim.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 30 pemilik lahan yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Ia mengimbau agar semua pihak, khususnya para pemilik lahan, dapat kompak dan menerima hasil penilaian harga yang akan ditetapkan oleh tim independen.
“Kami berharap semua pemilik lahan dapat menerima hasil penilaian sesuai harga yang ditetapkan. Jangan sampai karena kurangnya kekompakan, program penting ini justru berpindah ke daerah lain,” ujarnya.
Andi Akmal menegaskan bahwa pembangunan SMA ini akan menjadikan Kecamatan Ponre sebagai pusat pendidikan baru di wilayah Bone bagian selatan. Selain manfaat di bidang pendidikan, proyek ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja selama masa pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di sektor jasa, perdagangan, dan transportasi.
“Ini bukan hanya soal pembangunan sekolah, tetapi juga tentang bagaimana kita membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya. Ia memastikan bahwa Pemkab Bone berkomitmen menjaga transparansi dan keadilan dalam seluruh proses pengadaan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan.
Mewakili Gubernur Sulsel, Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Andi Bakti Haruni, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tahapan awal berupa pemberitahuan kepada masyarakat terkait rencana pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
“Kami mendapatkan mandat langsung dari Bapak Gubernur, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan. Saat ini kita telah memasuki tahap persiapan, yang hasil akhirnya berupa persetujuan dari para pemilik lahan,” kata Andi Bakti Haruni.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk proyek ini. Pembayaran ditargetkan bisa dilakukan tahun ini apabila anggaran tersedia.
Lebih lanjut, Andi Bakti Haruni memaparkan bahwa setelah tahap pemberitahuan, proses akan berlanjut ke pendataan awal, konsultasi publik untuk validasi data, hingga akhirnya masuk tahap persetujuan dan penetapan lokasi. Ia menegaskan bahwa tim penilai independen akan dibentuk untuk menjamin keadilan harga.
“Kami akan membentuk tim penilai independen, bukan dari pihak pemerintah maupun pemilik lahan. Tujuannya agar proses penilaian harga tanah berjalan objektif dan adil, serta tidak ada penetapan harga sepihak,” jelasnya.
Sesuai arahan Gubernur Sulsel, seluruh proses pengadaan tanah ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2025.
Setelah mendengarkan paparan dari Wakil Bupati Bone dan Ketua Tim Pengadaan Tanah, serta melalui sesi dialog, para pemilik lahan yang hadir secara prinsip menyetujui rencana pembebasan lahan dan sepakat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulsel, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel, perwakilan ATR/BPN Kabupaten Bone, Kadis Perkimtan Bone, Camat Ponre, serta sejumlah tokoh agama, masyarakat, wanita, dan pemuda setempat. [Ikhlas /Sugi]
