 |
| Tangkapan layar aktivitas penebangan hingga pembakaran hutan di Desa Tondong Kura. |
RAKYATSATU.COM, PANGKEP - Aktivitas penebangan hingga pembakaran hutan seluas enam hektare terjadi di Desa Tondong Kura, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk membuka lahan perkebunan. Hal itu dikatakan Kepala Desa Tondong Kura, Muhammad Ikhlas saat dikonfirmasi Rakyatsatu.com, Sabtu (11/10/2025).
"Lahan ini untuk perkebunan rakyat. Jadi banyak yang punya. Nanti akan ditanami kopi dan durian," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa ke depannya bakal dijadikan lokasi ekowisata, yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Disinggung adanya pembakaran, Ikhlas menegaskan bahwa yang dibakar hanyalah semak belukar.
Ia mengklaim kegiatan itu dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur. "Selama tiga bulan, sedikit demi sedikit dilakukan pembakaran. Kami juga berkoordinasi dengan pihak kehutanan dan sesuai standar pembakaran lahan: Ada sekat serta parit pembatas air," jelasnya.
Namun, kegiatan tersebut menuai kritik dari Serikat Hijau Indonesia (SHI) Pangkep. Ketua SHI Pangkep, Ahmad Habibi Baharuddin, menyesalkan adanya penebangan dan pembakaran hutan untuk kepentingan pembukaan lahan.
"Penebangan dan pembakaran hutan tidak bisa dibenarkan karena dapat merusak ekosistem dan mencemari lingkungan. Apalagi wilayah Tondong Tallasa merupakan kawasan penyangga kota Pangkep," tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan, termasuk meningkatnya risiko banjir yang kerap terjadi di Pangkep dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini perlu dicek apakah kegiatan ini memiliki izin resmi atau tidak. Kalau berizin ini dari perusahaan mana yang mengelola, kalau tidak berizin tentu ini jelas aturannya," tambahnya.
Sementara Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkep, Hamzah mengatakan pihaknya belum menerbitkan izin terkait rencana usaha pembukaan lahan di daerah Tondong Tallasa.
"Belum ada izinnya. Tetapi kita cek dulu ke instansi terkait di tata ruang dan pertanian apakah ada laporan atau koordinasi yang masuk," ungkapnya dikutip dari FAJAR. (*)
