Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin beserta rombongan saat kunjungan kerja (Kunker) diterima oleh Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Sandy Firdaus bersama tim.
RAKYATSATU.COM, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone berharap dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk merealisasikan berbagai program pro rakyat di Bumi Arung Palakka.
Harapan itu disampaikan dalam kunjungan kerja (Kunker) Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, bersama rombongan yang diterima Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Kemenkeu, Sandy Firdaus, beserta tim di Kantor Kemenkeu RI, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Senin, 13 Oktober 2025.
Wabup Bone, Andi Akmal Pasluddin, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk membahas Dana Transfer Umum (DTU) yang dialokasikan bagi Kabupaten Bone.
Pemkab Bone, kata dia, berharap dukungan dari Kemenkeu RI agar daerahnya mendapat porsi pendanaan yang proporsional dari pemerintah pusat melalui skema DTU.
Apalagi di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan dirinya sebagai Wabup, pemerintah daerah tengah menggenjot berbagai program pro rakyat di berbagai sektor.
Karena itu, Pemkab Bone berharap dukungan pendanaan melalui DTU, terutama dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat.
Permintaan dukungan tersebut tak lepas dari kenyataan bahwa DAU dan DBH merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Struktur pendapatan APBD Bone masih sangat bergantung pada transfer pusat, yang menjadi tulang punggung berbagai program pembangunan.
DAU Block Grant dan DBH menopang pembiayaan program strategis dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kapasitas fiskal Kabupaten Bone masih terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan, sehingga ruang fiskal daerah sebagian besar dibentuk dari dana transfer pusat.
Dengan tetap menjaga komitmen pada program prioritas dan layanan publik, Pemkab Bone telah menetapkan sejumlah program strategis yang selaras dengan RPJMD dan RKPD, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Program-program tersebut, ujar Andi Akmal, membutuhkan kepastian pendanaan agar dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
DAU dan DBH bersifat fundamental bagi pemerataan fiskal. DBH mencerminkan hak fiskal daerah atas sumber daya yang berasal dari wilayahnya, sementara DAU Block Grant berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.
Dukungan dana transfer pusat juga berperan penting bagi stabilitas ekonomi daerah. Di tengah pemulihan ekonomi nasional, keberlanjutan aliran dana transfer menjadi faktor krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong aktivitas pembangunan, serta menggerakkan ekonomi lokal. [Ikhlas /Sugi]
