 |
| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, |
RAKYATSATU.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan dukungannya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, target ambisius itu hanya bisa tercapai jika pembangunan daerah dioptimalkan. Salah satu terobosan yang ditawarkannya adalah pemanfaatan *municipal bond* atau obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
“Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah. Maka kami mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan fiskal,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Selasa (16/7).
Sebagai Wakil Ketua DPD RI bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil menilai banyak daerah belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Ketergantungan tersebut dinilainya menghambat fleksibilitas pemerintah daerah dalam merealisasikan proyek jangka panjang dan janji-janji politik.
“Sudah saatnya daerah menggali sumber pembiayaan yang lebih kreatif, sehat, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, *municipal bond* adalah opsi realistis dan potensial untuk mendukung proyek pembangunan yang menghasilkan pendapatan,” jelas mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu.
Ia menambahkan, regulasi dan kerangka kebijakan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah tersedia. Namun, hingga kini belum ada daerah yang berani menerbitkannya.
“Persoalannya tinggal memastikan kapasitas daerah, kemauan politik, dan kepercayaan publik bisa bertemu di titik yang sama,” katanya.
Tamsil juga menegaskan peran DPD RI, khususnya Komite IV, dalam mendorong lahirnya kebijakan fiskal yang mendukung daerah. Salah satunya melalui penyelenggaraan forum kajian terpadu guna menghimpun masukan dari pakar dan praktisi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema *“Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Municipal Bond”* di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).
Hasil FGD ini akan menjadi bahan rekomendasi DPD RI, mulai dari penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM daerah, penyusunan kriteria proyek yang layak dibiayai obligasi, hingga skema mitigasi risiko untuk membangun kepercayaan investor dan publik.
“Obligasi daerah bukan beban fiskal, tapi alat untuk memajukan daerah. Dengan langkah konkret dan kolaboratif, kita bisa membangun fondasi ekonomi nasional dari daerah,” tegas Tamsil.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber seperti pakar keuangan daerah Reydonnyzar Moenek, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip, serta perwakilan lembaga pemeringkat efek PEFINDO, Irmawati dan Mohamad Reza Miolo.
Turut hadir dalam diskusi tersebut sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Bupati Sidrap Syahruddin Alrif, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, serta utusan dari Provinsi Lampung, NTB, Sumatera Barat, dan Gorontalo. (Ikhlas/Amd)
