RAKYATSATU.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar resmi menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar tradisional, terminal regional, dan layanan publik, termasuk PDAM. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta menekan kebocoran pendapatan daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa penggunaan QRIS menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Hal itu disampaikan dalam peluncuran sistem transaksi non-tunai di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7/2025).
"Mulai hari ini, QRIS diberlakukan untuk pembelian karcis di terminal, belanja di pasar, dan pembayaran PDAM. Ini bagian dari komitmen kami menjadikan masyarakat Makassar melek digital," ujar Munafri.
Acara peluncuran diinisiasi oleh PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Zulkifly Nanda, hingga perwakilan DPRD Kota Makassar.
Munafri menjelaskan, dengan sistem QRIS, transaksi menjadi lebih tepat dan praktis tanpa uang kembalian berupa permen. Selain itu, sistem ini membantu pelaku UMKM mencatat transaksi secara otomatis, sehingga keuangan mereka menjadi lebih tertib dan terkontrol.
"Digitalisasi menghilangkan celah manipulasi angka. Setiap pembayaran terekam dan dapat ditelusuri. Ini sangat penting untuk mengurangi kebocoran PAD yang selama ini cukup besar," ujarnya.
Menurut Munafri, tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan di Makassar saat ini masih berkisar 40 persen. Ia menilai sistem tunai membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, digitalisasi dipandang sebagai solusi krusial untuk memperbaiki sistem tersebut.
Dalam mendukung percepatan adopsi QRIS, Pemkot akan menggelar kampanye masif dan memberikan insentif bagi pasar atau terminal dengan penggunaan QRIS tertinggi.
"Setelah ini, tidak boleh hanya seremoni. Harus ditindaklanjuti. QRIS bukan hanya dipasang sebagai pajangan, tapi harus digunakan dan dimonitor dampaknya," tegas Munafri.
Mendorong Perubahan Budaya, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini. Ia menilai penerapan QRIS di sektor pelayanan publik merupakan langkah konkret membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
"Transaksi non-tunai memberikan rasa aman, memudahkan, dan menciptakan transparansi bagi pedagang maupun pengguna layanan," ujarnya.
Aliyah menyebut, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan yang mendesak dalam mempercepat modernisasi layanan publik. Ia menambahkan, sistem pembayaran digital juga membantu pemerintah meminimalkan kebocoran retribusi dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah.
BI Dorong Penerapan QRIS Menyeluruh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wirnanda, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar. Ia menyebut QRIS sebagai solusi transaksi yang wajib diterapkan di berbagai sektor, termasuk pasar tradisional dan usaha kuliner.
"Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Kita bangun tidur hingga tidur lagi memegang ponsel. Kini, bayar PDAM hingga sedekah di masjid pun bisa dengan QRIS," ujarnya.
Rizki mencatat, secara nasional, transaksi menggunakan QRIS telah mencapai Rp570 triliun dengan pertumbuhan 120 persen. Di Sulawesi Selatan sendiri, terdapat lebih dari 1,3 juta pengguna dengan perputaran transaksi sekitar Rp6 triliun.
Ia menegaskan, pelaku usaha yang belum menyediakan QRIS dinilai tertinggal. Bahkan, ia mengusulkan agar ke depan, penggunaan QRIS menjadi syarat dalam bertransaksi di ruang publik.
"Kalau masuk tol tanpa e-money tidak bisa lewat, maka di pasar juga sebaiknya begitu. Ini bukan menyulitkan, tapi untuk mendorong perubahan," katanya. (Ikhlas/Azhar)
