 |
| Bupati Sinjai saya Terima WTP dari BPK RI/ Foto : Pemkab Sinjai |
RAKYATSATU.COM, SINJAI - Langkah Bupati Sinjai, Ratnawati Arif, tak goyah di jalur tata kelola keuangan yang bersih. Untuk kali kesembilan secara beruntun, Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penyerahan opini prestisius ini dilakukan di Auditorium BPK RI Sulsel, Kamis, 5 Juni 2025. Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoam Manalu, menyerahkan langsung hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 itu kepada Ratnawati yang hadir bersama rombongan pejabat tinggi kabupaten.
Pengakuan WTP tersebut menegaskan pengelolaan anggaran Sinjai berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Prestasi ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi juga cermin konsistensi birokrasi yang terjaga dalam sembilan tahun terakhir.
“Ini adalah buah dari kerja keras semua pihak, bukan semata keberhasilan individu,” ujar Ratnawati dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa capaian ini harus dijadikan cambuk untuk memperbaiki diri, bukan alasan untuk larut dalam euforia.
Ratnawati sendiri bukan sosok asing dalam urusan keuangan. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia memimpin Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sinjai. Pemahamannya atas dapur anggaran menjadikan langkah-langkah pembenahan fiskal terasa presisi.
Turut mendampingi dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman, Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa, Inspektur Inspektorat Andi Adeha Syamsuri, Pelaksana tugas Kepala BKAD Andi Ilham Abubakar, dan Kepala Bapenda Asdar Amal Dharmawan. Sinjai tampil dengan formasi lengkap.
Dengan torehan sembilan kali berturut-turut, Sinjai menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan kinerja keuangan terbaik, tak hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di tingkat nasional. Tonggak ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi bisa dijalankan tanpa gaduh, dan bisa menghasilkan prestasi nyata.
“Standar ini akan terus kami jaga. Keuangan publik adalah amanah,” ucap Ratnawati. [Ikhlas/Sudirman]
