 |
| Gubernur Sulsel bersama Walikota Makassar saat buka Musrenbang |
RAKYATSATU.COM, MAKASSAR – Pagi itu, Lapangan Karebosi tak sekadar menjadi ruang publik. Ia menjelma forum strategis ketika Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menaiki podium Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, Senin, 5 Mei 2025.
Di hadapan jajaran Pemerintah Kota Makassar dan tokoh masyarakat, sang gubernur mengurai arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan. Ia menyebutnya “satu garis lurus” dengan visi nasional Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. RPJMD Makassar harus sejalan dengan RPJMN. Kalau tidak segaris, kebijakan akan tumpul dan lamban,” ujar Andi Sudirman, yang dikenal dengan gaya bicara lugas dan tanpa basa-basi.
Musrenbang kali ini bukan sekadar formalitas. Ia menjadi forum politik pembangunan. Gubernur menyebutnya sebagai “ajang uji publik” terhadap perencanaan jangka menengah. Dari isu banjir, pembangunan pesisir, hingga pendidikan dan kesehatan, semua dibentangkan untuk dikritisi dan diperkuat.
“Musrenbang bukan milik birokrat. Ini milik rakyat. Kita minta kontribusi aktif dari semua pihak untuk meramu perencanaan lima tahun ke depan,” katanya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang hadir dalam forum ini, telah menyatakan komitmennya sejak awal. Menurutnya, arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tak bisa lepas dari dinamika di tingkat provinsi dan pusat.
“Kami ingin percepatan pembangunan yang terukur. Makassar siap bersinergi penuh,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Dalam pidatonya, Gubernur juga menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor. Ia bahkan menyebut perlunya sinergi konkret untuk mengatasi masalah-masalah struktural Makassar mulai dari penanganan wilayah kepulauan, kerusakan lingkungan, hingga revitalisasi fasilitas kesehatan dan pendidikan.
RPJMD kali ini akan menjadi peta jalan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Makassar, menurut Gubernur, menjadi pion penting dalam mencapai target tersebut. Apalagi Makassar adalah jantung ekonomi kawasan timur Indonesia.
“Kita menyusun arah pembangunan yang tidak bisa ditawar. RPJMD bukan dokumen administratif, tapi kontrak moral dengan rakyat,” ucapnya.
Dengan nada yang lebih politis, Gubernur menutup pidatonya dengan ajakan melepas ego sektoral. “Kalau kita satu garis, insya Allah tajam. Kalau tidak, kita akan tercecer.”
Dari Karebosi, Sulawesi Selatan mulai merumuskan babak baru. Dan Makassar menjadi simpul utama dalam orkestrasi pembangunan nasional. (Ikhlas/Amd)
