 |
| CEO PT Duta Politik Indonesia (DPI), Dedi Alamsyah Mannaroy |
MAKASSAR, RAKYATSATU.COM - Rencana Walikota Makassar Munafri Arifuddin untuk merombak jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menuai sorotan. CEO PT Duta Politik Indonesia (DPI), Dedi Alamsyah Mannaroy, mengingatkan agar langkah tersebut dilakukan secara profesional dan hati-hati, mengingat kinerja direksi saat ini dinilai sangat baik.
“Pada prinsipnya saya mendukung langkah Walikota Makassar dalam upaya peningkatan kinerja perusda, khususnya PDAM. Namun, perlu kehati-hatian karena belum tentu pengganti direksi saat ini bisa lebih baik,” ujar Dedi dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Dedi menegaskan bahwa direksi PDAM saat ini telah mencatat prestasi besar, termasuk menyetor dividen tertinggi sepanjang sejarah sebesar Rp11 miliar, serta memiliki dana cadangan sebesar Rp2,9 miliar tanpa utang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurutnya, PDAM Makassar yang telah berdiri selama 417 tahun memiliki sistem kerja tersendiri yang tak mudah ditiru. Kinerja PDAM sangat bergantung pada kondisi alam, ketersediaan air, dan integritas sumber daya manusianya. Ia juga memperingatkan agar direksi tidak diisi oleh individu yang memiliki rekam jejak korupsi.
“Logikanya sederhana: kenapa harus diganti direksi yang justru berhasil menyetor dividen dan menciptakan cadangan keuangan miliaran rupiah?” ucap Dedi.
Meski menyadari bahwa pengangkatan dan pemberhentian direksi merupakan hak prerogatif kepala daerah, Dedi menekankan pentingnya tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Ia merujuk pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 106 Ayat 3, yang menyebutkan bahwa masa jabatan direksi yang sudah ditetapkan tetap berlaku hingga periodesasinya berakhir.
“Jika memang ingin mengganti, solusinya adalah penunjukan pelaksana tugas (Plt) dari internal PDAM sendiri, bukan dari luar, apalagi eks direksi atau mantan direksi,” tambahnya.
Dedi berharap Walikota Munafri mengedepankan profesionalisme dan tidak mengambil keputusan berdasarkan tekanan pihak luar maupun pertimbangan personal. Ia menegaskan bahwa keputusan sebaiknya berbasis pada kapabilitas, bukan sentimen “like and dislike”.
“Beri target yang jelas, biarkan direksi yang ada membuktikan apakah mereka mampu mencapainya. Jika tidak, barulah evaluasi dan lakukan penggantian secara objektif,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan harapannya agar masa kepemimpinan Munafri Arifuddin dapat menjadi babak baru yang menjunjung profesionalitas, bukan ajang balas dendam politik. (Ikhlas/Amd)
