 |
| Anggota DPRD Buton Tengah. Foto : IST |
RAKYATSATU.COM, BUTON TENGAH – Pada gelaran paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Tengah Tahun Anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah menyoroti beberapa strategi Pemerintah daerah Buton Tengah (Buteng), Senin (21/4/2025).
Ketua DPRD Buton Tengah, Sa’al Musrimin, didampingi Wakil Ketua I Mazaluddin, Wakil Ketua II Rusli, tampak memimpin rapat tersebut yang juga dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah, Adam Basan.
Tiga fraksi menyampaikan pandangan umum atas LKPJ Bupati melalui juru bicara masing-masing, menyoroti capaian positif sekaligus memberi catatan terhadap tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Tengah.
Samirun, S.Pd Juru bicara Fraksi Nasional Demokrat Apresiasi Kinerja Fiskal pada pemaparanya memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan daerah yang melampaui target, yakni mencapai Rp738,15 miliar atau 101,75 persen dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun tercatat mencapai Rp21,96 miliar atau 117,90 persen dari target tahun 2024.
Secara faktual, kata Samirun menunjukkan bahwa Pemda Buton Tengah memiliki kemampuan manajerial dalam menjaga stabilitas arus kas daerah.
“Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian serapan belanja daerah sebesar Rp,748,62 miliar atau 94,06 persen belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran. Persentase serapan anggaran tinggi harus disandingkan dengan evaluasi manfaatnya, apakah belanja tersebut efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Samirun juga menyoroti perlunya mengaitkan kinerja fiskal dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia mencatat, pertumbuhan ekonomi Buteng berada pada angka 4,2 persen, masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,3 persen.
Angka kemiskinan Buteng juga masih tinggi, di kisaran 14,5 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 67, lebih rendah dari rata-rata provinsi sebesar 72,5. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 2,63 persen.
Sementara Rasyid Sabi Juru bicara Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara menyampaikan bahwa kinerja Pemda belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Hal ini terlihat dari tren penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam tiga tahun terakhir: 3,86 persen (2022), 3,53 persen (2023), dan turun lagi menjadi 3,32 persen di tahun 2024.
“Padahal, target pembangunan nasional untuk tahun 2024 adalah sebesar 5,3 persen” Ungkapnya.
Selanjutnya Laode Muslimin Juru bicara Fraksi Gerindra menyoroti Pajak Daerah dan Aset Tidak Produktif, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai rendahnya realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 89,55 persen dari target. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp.56 miliar disebut terjadi akibat kurang cermatnya penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
“Badan Pendapatan Daerah perlu menyiapkan strategi peningkatan penerimaan pajak melalui penataan ulang wajib pajak dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pemungutan pajak daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah seperti pasar Labungkari dan pabrik rumput laut yang dibangun dengan dana tugas perbantuan APBN sebesar Rp18 miliar. Kami mendesak agar aset-aset tersebut segera dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.” tegas Muslimin. (ADV/Red)
