Komisioner Bawaslu Maros, Muh Gazali Hadis pada Rapat Koordinasi Finalisasi Penentuan Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, di Aula KPU Maros, Selasa (7/11/2023)/ Foto : Arul
RAKYATSATU.COM, MAROS - Bawaslu Maros menyampaikan ke KPU agar memperhatikan penentuan titik lokasi rapat umum dan terutama lokasi kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, agar memperhatikan ketentuan yg ada pada pasal 72A PKPU nomor 20 tahun 2023.
"Karena berpotensi melanggar ketentuan larangan pada pasal 280 ayat (1) h. h, yang bisa berujung pidana pemilu," kata Muh Gazali Hadis pada Rapat Koordinasi Finalisasi Penentuan Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, di Aula KPU Maros, Selasa (7/11/2023).
Pasal 280 ayat (1) h Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Selain itu, Gazali juga menyampaikan potensi terjadi sengketa antar peserta pemilu. Akibat tidak diaturnya ukuran baliho atau reklame APK Partai Politik.
"Ini potensi sengketa cepat. Dengan tidak diaturnya batasan maksimal ukuran baliho. Jangan sampai ada parpol yang membuat baliho Yang menutupi baliho peserta lain," tutup Gojal, sapaan akrab Gazali.
Diketahui, Tanggal 4 November sampai 27 November 2023 merupakan waktu dilarang kampanye.
Sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih, sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai.
Kegiatan ini diikuti Camat se-Kabupaten Maros, Polres Maros, Dandim dan sejumlah Forkompinda Maros. [Ikhlas/Arul]
