Tim yang berjumlah 4 orang ini didampingi Kepala Bagian beserta Kasubag dan Staf dari Organisasi Dan Tata Laksana Setdakab Sinjai melakukan kunjungan ke beberapa Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai selama Dua (2) hari, Antara lain; Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, serta ke Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
Adapun beberapa hal yang menjadi target komponen evaluasi diantaranya, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Konsultasi dan Pengaduan, Kompetensi Pegawai, Survey Kepuasan Masyarakat, Kode Etik, Sarana dan Prasarana, Sistem Pelayanan Publik, serta Inovasi.
Sementara evaluasi, penilaian Pelayanan Publik dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan interview langsung mengenai sarana prasarana dan manajemen pelayanan kepada Dinas terkait maupun kepada masyarakat yang selaku penerima layanan.
Kepala Bagian Pada Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu A. Mirna, SH.,MH yang juga koordinator Tim Evaluator mengatakan bahwa Kunjungan Kerja Evaluasi Pelayanan Publik berdasar pada Permenpan dan Undang-Undang Pelayanan Publik untuk melihat perbaikan-perbaikan yang dilakukan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa Evaluasi ini sifatnya adalah untuk menyaksikan langsung bagaimana tindak lanjut unit pelayanan terkait mengenai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB pada tahun 2018 lalu.
“Kami melihat pelayanan publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai sudah berjalan efektif dan sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Meskipun demikian Pelayanan Publik harus selalu ditingkatkan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, setiap instansi diharapkan dapat memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin, baik dari segi manajemen pengelolaan pelayanan, maupun sarana prasarana dan SDM yang berkualitas," ungkapnya.
Tim Evaluator sendiri lanjut Mirna, selain menyaksikan langsung bagaimana proses dan efektivitas Pelayanan Publik, juga bertindak memberikan pembinaan kepada penyelenggara Publik yang dinilai kurang tanggap maupun tidak maksimal dalam bertugas dalam wadah Pelayananan Publik kepada masyarakat.
"Jadi Kunjungan Kerja Evaluasi ini tidak mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ataupun Biro Organisasi. Melainkan membawa nama dari Kemenpan-RB sebagai Tim Evaluator Nasional yang telah direkrut dan ditugaskan khusus untuk mengevaluasi Pelayanan Publik pada Sepuluh (10) Kabupaten di Sulawesi Selatan," pungkasnya. (Asw/Hums)
.jpg)