Kementerian Sosial Nonaktifkan 3.506 Peserta PBI JK, Pemda Soppeng Siap Bayarkan

RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Kementrian Sosial telah menonaktifkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Penonaktifan tersebut di tuangkan dalam surat yang isinya Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2019 Tentang Penetapan Penonaktifan peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Tahun 2019.


Dengan penonaktifan tersebut, Kabupaten Soppeng juga mendapat dampak tersebut, dimana masyarakat Soppeng yang mendapatkan bantuan iuaran jaminan kesehatan tersebut sebanyak 3.506 yang memiliki kartu PBI APBN.

Terkait dengan itu,  Pemerintah Kabupaten Soppeng akan menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng H.Andi Tenri Sessu, mengatakan sebanyak 3.506 jiwa peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di nonaktifkan oleh Kementerian Sosial.

"Pemerintah telah menganggarkan pada ABPD tahun 2019, ini berkat koordinasi antara Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial, atas petunjuk Bapak Bupati maka semua yang di nonaktifkan kemensos sebanyak 3.506 jiwa akan ditanggung oleh APBD Kabupaten Soppeng," ujarnya.

Diketahui, Soppeng saat inu sudah Universal Health Coverage (UHC) sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak menikmati fasilitas kesehatan.

"Itu merupakan bukti, bahwa Bapak Bupati betul - betul serius dalam mewujudkan visinya yaitu pemerintahan yang melayani dan lebih baik," tegas Tenri Sessu.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan kepada peserta Non BDT yang di nonaktifkan oleh Kemensos sebanyak 3.506 jiwa. Kartunya Bisa langsung diaktifkan kembali saat itu juga di kantor BPJS kesehatan Soppeng.

"Kartunya dapat diaktifkan apabila ada rekomendasi dari pemerintah daerah (Desa/Kelurahan, Dinas Sosial), kenapa demikian karena iuran yang di bayarkan adalah tanggungan pemda Soppeng," kuncinya.  (Red)