RAKYATSATU.COM, BONE - Pengangkatan Marsudi, S.Pd, M.Pd, menjadi Plt Kepala UPT SMPN 4 Sibulue Kabupaten Bone menuai sorotan dari LSM Lembaga Peduli Pendidikan dan Lingkungan Hidup (LP2LH) Sulsel.
Pasalnya, ia menilai pengangkatan Marsudi menjadi Plt Kepala UPT SMPN 4 Sibulue tersebut terkesan dipaksakan karena ada yang lebih layak untuk diangkat menjadi Kepala UPT SMPN 4 Sibulue tanpa perlu lagi ada Plt.
"Pengangkatan Marsudi terkesan dipaksakan. Di SMPN 4 Sibulue ada yang lebih layak yang dinyatakan oleh negara karena lulusan cakep tanpa perlu diangkat Plt dan bisa langsung diangkat menjadi Kepala UPT," ujar Ketua LSM LP2LH Sulsel, Andi Syamsul Alam, Selasa (02/07/2019).
Ia menjelaskan, ada guru di SMPN 4 Sibulue yang sangat layak diangkat menjadi Kepala UPT SMPN 4 Sibulue karena lulusan cakep dan lebih mengetahui serta memahami situasi, lingkungan dan kondisi sekolah tersebut, sebab guru yang bernama Suardi, S.Pd, M.Pd, telah mengabdi dan bertugas di sekolah itu sejak tahun 2000.
"Mengapa mesti mengangkat Plt, padahal ada yang lebih layak dan bisa langsung diangkat menjadi Kepala UPT apalagi Suardi itu sangat layak dan memenuhi persyaratan serta kriteria karena lulusan cakep," tegasnya.
Bahkan ia menilai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bone terkesan asal-asalan dalam pengangkatan Marsudi menjadi Plt Kepala UPT SMPN 4.
Disdik Bone seharusnya harus memperhatikan dan kalau perlu berdasar Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).
"Seharusnya Disdik Bone menghargai prestasi dan kompetensi sebelum mengangkat Plt karena ada yang dinyatakan lebih layak sebab sesuai kriteria untuk menjadi Kepala UPT SMPN 4 Sibulue, apalagi mendapat dukungan dari warga sekolah tersebut," ujarnya lagi.
"Kepegawaian Disdik Bone tidak boleh asal-asalan mengangkat Plt seperti itu. Seharusnya ia mendukung regulasi yang ada bukan tutup mata dan seenaknya seperti Disdik miliknya," sindir Andi Syamsul Alam.
Lanjutnya, dengan pengangkatan Marsudi sebagai Plt Kepala UPT SMPN 4 Sibulue maka manajemen Disdik Kabupaten Bone perlu dipertanyakan.
"Jangan sampai kebijakan-kebijakan Disdik Bone merusak nama Pemkab Bone dalam hal ini Bupati Bone," pungkasnya. (Rasul)
.jpg)