Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tana Toraja, Kristian HP Lambe, bahkan menolak konsep dari Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, yang dinilai tidak cocok diterapkan di Toraja.
Menurutnya konsep wisata halal yang dikenal sejak tahun 2015 oleh World Halal Tourism Summit (WHTS) di Abu Dhabi ini, tidak sesuai dengan prinsip parawisata yang berkembang di Indonesia
"Konsep wisata halal tidak sesuai dengan prinsip parawisata. Beberapa aturan yang pernah diterbitkan oleh Menteri Parawisata pun akhirnya dicabut kembali karena tidak dapat diterapkan oleh pemilik hotel, yayasan wisata, restoran dan jasa pelayanan transportasi," ucap Kristian.
Wilayah Toraja yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, tentu tidak akan cocok dengan konsep wisata halal tersebut.
"Saya berharap Wagub Sulsel menarik ide yang akan segera direalisasikannya tersebut untuk Toraja," tambahnya.
Wisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim, yang meliputi pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam yang meliputi :
1. Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol.
2. Memiliki kolam renang serta fasilitas SPA , Message, dan sauna yang terpisah untuk pria dan wanita.
3. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan.
4. Kemudahan penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat.
5. Hiburan Islami selama perjalanan.
Pelayanan yang halal pun diutamakan, terutama yang berhubungan dengan interaksi sosial antara wisatawan laki-laki dan perempuan.
(Kris)
.jpg)