Lapas Watampone Raih Penghargaan UPT Terbaik se-Sulsel

RAKYATSATU.COM, BONE - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone berhasil meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan, sebagai Unit Pelaksana Terbaik Pertama Tahun 2018, dan juga Operator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terbaik di Wilayah Sulawesi Selatan.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi selatan Imam Suyudi, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi selatan Jalan Sulatan Alauddin Nomor 102 Makassar, Rabu (26/12).

Kamsidar selaku operator RKA-KL dan aplikasi SAIBA di Lapas Watampone, mengungkapkan, capaian prestasi tersebut merupakan kerjasama dan bimbingan dari berbagai pihak.

"Alhamdulillah atas pencapaian ini, serta haturan terima kasih untuk kerjasama, bantuan serta bimbingan dari teman-teman, pejabat terkait, juga bapak Kalapas, sehingga operator UPT terbaik pertama dapat diraih di tahun ini," ujarnya.

Sementara itu Kalapas Kelas IIA Watampone, Lukman Amin, merasa bersyukur dan mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya sehingga dapat meraih prestasi itu.

"Alhamdulillah, kita dapat meraih dua predikat penghargaan terbaik secara sekaligus dipenghujung tahun ini, semoga kedepannya kita dapat terus memberikan yang terbaik demi kemajuan orgnisasi," ujarnya.

Kegiatan yang di laksanakan di Aula Kantor Wilayah ini, dihadiri oleh para pejabat Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan juga Imigrasi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Watampone, Lukman Amin, menghadiri kegiatan penandatangan Komiten Bersama guna pembentukan pembanguna zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada jajaran Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan.

"Kami di jajaran Pemasyarakatan khususnya di Lapas Watampone siap mendukung program ini demi terwujudnya WBK dan WBBM di Lingkup Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi selatan, dan akan lebih berbenah diri, memperbaiki segala kekurangan yang ada," ujarnya lagi.

Perjanjian  Komitemen Bersama ini ditandai dengan penandatanganan Spanduk besar sebagai tanda dari kesiapan para UPT  dan instansi pemerintah lainnya demi upaya  mendukung terciptanya Zona Integritas WBK dan WBBM pada Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Sulawesi Selatan.  (Rasul)