RAKYATSATU.COM, TANA TORAJA - Pelebaran jalan nasional di To'kaluku Makale-Mamasa, kembali dibahas di Komisi III DPRD Tana Toraja, Jumat (03/8).
Kali ini, Komisi III menghadirkan perwakilan dari pihak balai wilayah II Sulsel, Ruben, Dinas terkait yakni Dinas PUPR dan Bappeda dan Komisi I,II dan warga.
Salah satu warga, Perdi mengungkapkan kata hatinya yang sangat kesal dengan tindakan Pemerintah Daerah dan pihak balai yang melakukan pelebaran jalan tanpa prosedur yang tepat bahkan semena-mena.
"Dimana hati nuranimu..?? saat membongkar rumah kami,"tanya Perdi kepada pihak balai dan Dinas PUPR.
Bahkan dikatakan bahwa warga sama sekali tidak keberatan atas pelebaran tersebut untuk kebaikan dan kepentingan bersama, namun cara pelaksanaanya yang kurang tepat.
"Kami tidak keberatan atas pelebaran jalan, tapi mari kita duduk bersama dulu bagaimana solusinya terbaiknya," tambah Perdi.
Pelaksanaan pelebaran jalan tanpa sosialisasi dan prosedur yang tepat ini menjadi pertanyaan besar, yang dituntut warga untuk mendapat jawaban benar dan tepat tanpa ada yang perlu disembunyikan.
Diketahui, imbas dari pelebaran jalan nasional tersebut sangat merugikan warga, mulai dari pembongkaran paksa tanpa pemberitahuan, toko warga tersendat akibat tidak ada akses pembeli menuju toko, ukuran pelebaran jalan yang tidak merata pada tiap rumah dan pemalsuan tandatangan warga yang menyatakan setuju dengan pelebaran jalan tersebut.
Diketahui sebelumnya, pelebaran jalan nasional ini menggunakan dana APBD Tana Toraja yang diambil dari dana sosialisasi sebesar 150juta rupiah.
Hingga berita ini diturunkan rapat masih berlangsung tegang. (Kris)
.jpg)