.jpg)
RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Bawaslu Kabupaten Soppeng terus memperkuat gerakan pengawasan partisipatif melalui Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program nasional ini dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Saat membuka kegiatan luring P2P di Kantor Bawaslu Soppeng, Senin (8/6/2026), Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Andarias Duma, menegaskan bahwa tugas pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Menurut Andarias, peserta P2P dipersiapkan menjadi pengawas pemilu partisipatif yang akan berkontribusi menghadapi Pemilu 2029. Ia menilai kolaborasi masyarakat selama ini telah membantu penyelenggara pemilu dalam mencegah dan menangani berbagai dugaan pelanggaran.
Ia menyebut sinergi antara masyarakat, Bawaslu, dan KPU turut mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang kondusif di Kabupaten Soppeng. Hal itu tercermin dari tidak adanya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi pada pemilu sebelumnya.
Selain itu, peserta P2P dibekali pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, koordinasi dengan penyelenggara pemilu, serta penguatan kapasitas menghadapi tahapan Pemilu 2029 yang diperkirakan memiliki tantangan lebih besar.
Andarias juga mendorong peserta yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik untuk ikut berpartisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di masa mendatang. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh melalui program P2P dapat menjadi bekal berharga.
Ia turut mengingatkan pentingnya menyaring informasi yang diperoleh melalui media sosial sebelum menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar selama tahapan pemilu berlangsung.
Dalam sesi materi, Ketua Bawaslu Soppeng Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa strategi pengawasan yang dikedepankan Bawaslu berorientasi pada pencegahan. Menurutnya, pengawasan pemilu harus membangun kesadaran masyarakat, bukan menimbulkan rasa takut.
Hasbi menegaskan program P2P merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan membangun budaya pengawasan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak peserta menjadi agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran pemilu di lingkungan masing-masing.
Peserta turut mendapatkan pembekalan mengenai strategi pencegahan pelanggaran, pemetaan wilayah rawan, pendidikan politik, hingga pengawasan berbasis komunitas. Dalam diskusi, peserta juga menyampaikan berbagai catatan kritis sebagai masukan bagi perbaikan regulasi dan penyelenggaraan pemilu ke depan.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Soppeng, Abd Jalil, menekankan pentingnya demokrasi serta deteksi dini terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Ia mengajak peserta aktif menyampaikan informasi maupun laporan apabila menemukan indikasi pelanggaran di lapangan.
Menurut Abd Jalil, masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, Bawaslu menjamin perlindungan identitas pelapor sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Soppeng Andi Maddukelleng menjelaskan bahwa penguatan P2P bertujuan melahirkan kader pengawas partisipatif yang terlatih, terbentuk dalam komunitas, berfungsi melalui penguatan jejaring, dan bergerak melalui aksi nyata pengawasan.
Ia menyebut tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan pada 2027 sehingga penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan sejak sekarang. Melalui kolaborasi antara Bawaslu dan komunitas P2P Cakkelle, diharapkan ruang pencegahan semakin luas dan kualitas demokrasi di Kabupaten Soppeng terus meningkat. [Ikhlas/Yudha]
