RAKYATSATU.COM, MAROS - Sebanyak 111 warga Kabupaten Maros yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memilih mengundurkan diri secara sukarela sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, mengatakan keputusan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Pengunduran diri ini menjadi indikasi bahwa kondisi ekonomi mereka sudah meningkat,” kata Zulkifli, Jumat, 24 April 2026.
Ia menilai fenomena ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial berjalan sesuai tujuan, yakni membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara bertahap.
Menurut dia, bantuan sosial seperti PKH tidak dirancang untuk diterima secara permanen. Penerima diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup hingga tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
“Harus ada peningkatan. Tidak bisa terus-menerus menerima bantuan,” ujarnya.
Zulkifli menambahkan, warga yang telah mandiri diharapkan memberi kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan untuk memperoleh bantuan.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyesuaikan kebijakan terkait penerima bantuan sosial. Ia mengungkapkan, Kementerian Sosial akan memperbarui regulasi dengan mempersempit cakupan penerima.
Jika sebelumnya penerima PKH dan bantuan sembako mencakup kelompok desil 1 hingga desil 5, ke depan kelompok desil 5 tidak lagi masuk dalam kategori penerima.
“Desil 5 tidak lagi diizinkan dalam regulasi terbaru,” katanya.
Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Maros telah melakukan pemutakhiran data terhadap sekitar 43 ribu warga penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 ribu tercatat sebagai penerima bantuan sembako dan 13 ribu lainnya sebagai penerima PKH. Selebihnya merupakan penerima bantuan lain, seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Bupati Maros Chaidir Syam menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan program bantuan sosial yang dinilai membantu menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah daerah akan terus mengawal agar bantuan tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya. (Ikhlas/arul)
