RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Bupati Soppeng Suwardi Haseng membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Kegiatan itu digelar secara daring melalui Zoom dari Ruang Soppeng Command Center Lamataesso, Selasa, 10 Maret 2026.
Suwardi mengatakan penyusunan RKPD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng 2025–2029.
Menurut dia, Musrenbang menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan rancangan RKPD dan rencana kerja perangkat daerah sebelum memasuki tahap penganggaran melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara hingga penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
“Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyepakati agenda pembangunan strategis daerah yang akan dituangkan dalam dokumen RKPD. Melalui forum ini masyarakat juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan,” kata Suwardi.
Tema pembangunan yang diangkat dalam RKPD 2027 adalah percepatan pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur, dan pembangunan manusia untuk kemandirian desa.
Suwardi menilai RKPD 2027 akan menjadi gambaran arah pembangunan daerah pada pertengahan masa pemerintahannya bersama wakil bupati. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mencermati kembali target tahunan dalam RPJMD agar selaras dengan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan bupati.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan ke depan yang dinilai tidak ringan, mulai dari dinamika politik dan sosial hingga keterbatasan anggaran daerah. Menurut dia, situasi geopolitik global yang tidak menentu juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang berdampak hingga ke daerah.
Karena itu, perencanaan pembangunan dan alokasi belanja daerah tahun 2027 harus dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penguatan inovasi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor unggulan.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah akan mendorong pengembangan tanaman pangan melalui sistem pertanian terpadu sebagai penopang utama ekonomi daerah. Dukungan juga diarahkan pada sektor peternakan dan perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi.
Suwardi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat tidak semua program dapat dibiayai melalui APBD.
“Kita membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah provinsi dan pusat agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Musrenbang tersebut dihadiri Wakil Bupati Soppeng, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan Soppeng–Wajo, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, unsur Forkopimda, serta perwakilan perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat. [Ikhlas/Yudha]
