Jusuf Kalla Sebut Trump “Sakit Jiwa”, AS Disebut Selalu Cari Alasan Perang
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melontarkan kritik keras terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times bersama Uni Lubis di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026), JK secara terbuka menyebut Trump sebagai figur yang “sakit jiwa” karena dinilai gemar memicu peperangan.
Menurut JK, pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump selalu mencari alasan untuk menyerang negara lain. Kebijakan luar negeri AS dinilai lebih digerakkan oleh insting dan keputusan instan ketimbang perhitungan diplomatik matang.
Pernyataan keras itu disampaikan di tengah eskalasi konflik setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran.
Tidak Ada Presiden AS Seperti Trump
JK menilai, tidak ada Presiden Amerika Serikat sebelumnya yang memiliki pola kepemimpinan seperti Trump. Ia menegaskan bahwa kebijakan perang kerap diputuskan secara sepihak.
Keputusan strategis disebut sering diambil tanpa mempertimbangkan stabilitas global. Dunia internasional dibuat tegang oleh manuver tersebut. Konflik pun semakin meluas.
Menurut JK, kecenderungan mencari perang justru memperburuk situasi geopolitik global.
Pertemuan di Istana dan Sikap Prabowo
JK juga mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, serta tokoh nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Situasi Timur Tengah dibahas secara terbuka. Perkembangan konflik Iran menjadi perhatian utama. Pandangan strategis Indonesia turut disampaikan.
Dalam forum itu, langkah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) turut dibicarakan. Opsi tersebut dianggap sebagai satu-satunya jalan sementara untuk meredam konflik.
Namun, JK mengingatkan bahwa ujung dari kebijakan tersebut belum dapat dipastikan.
Sorotan terhadap Perjanjian Resiprokal RI–AS
Isu lain yang ikut disorot adalah perjanjian resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut JK, perjanjian itu membuat posisi Indonesia menjadi terikat.
Hak Amerika disebut jauh lebih besar dibanding Indonesia. Ketidakseimbangan itu dinilai dapat membatasi ruang gerak diplomasi Indonesia, terutama dalam menyikapi Iran.
JK pun mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengikuti arah kebijakan AS hanya karena persoalan tarif.
“Tarif itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang membayar orang Amerika, bukan kita,” tegasnya.
Meski begitu, keputusan telah diambil. Pemerintah kini berada dalam konsekuensi perjanjian tersebut.
(Ikhlas)
