RAKYATSATU.COM, JAKARTA - Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Dalam pertemuan itu, Ratnawati mengusung misi besar: memperjuangkan peningkatan status Puskesmas Manipi menjadi Rumah Sakit Tipe D serta memperkuat layanan kesehatan di wilayah Sinjai Barat yang selama ini terkendala faktor geografis.
Bupati hadir bersama Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa, Kepala Dinas Kesehatan dr. Emmy Kartahara Malik, dan Direktur RSUD Sinjai dr. Kahar Anies. Mereka memaparkan langsung kondisi darurat layanan kesehatan di Sinjai.
Salah satu sorotan adalah lonjakan pasien di Puskesmas Balangnipa yang mengalami overkapasitas. Dalam enam bulan pertama 2025, fasilitas itu mencatat 15.638 kunjungan rawat jalan dan 784 pasien rawat inap.
Kondisi tersebut diperparah regulasi baru Kemenkes terkait klaim INA-CBG, yang membatasi layanan IGD rumah sakit hanya untuk kasus gawat darurat. Akibatnya, beban pasien menumpuk di puskesmas. Tiga puskesmas di Sinjai Barat—Manipi, Tengngalembang, dan Manimpahoi—mengalami lonjakan kunjungan. Puskesmas Manimpahoi bahkan mencatat 21.201 pasien rawat jalan hanya dalam semester pertama tahun ini.
Dengan jarak tempuh lebih dari 50 kilometer menuju RSUD Sinjai, masyarakat di wilayah barat menghadapi hambatan besar untuk mengakses layanan kesehatan lanjutan. Ratnawati menekankan, peningkatan status Puskesmas Manipi menjadi RS Tipe D merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan sekaligus mengurangi beban rujukan.
Selain itu, Pemkab Sinjai juga mengusulkan peningkatan kualitas RSUD Sinjai melalui pengadaan sarana-prasarana medis serta pengembangan layanan Rumah Sakit KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi). Menurut Ratnawati, langkah ini krusial untuk menjawab kebutuhan layanan spesialistik yang semakin mendesak.
Dalam paparannya, Ratnawati menegaskan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak seluruh warga. “Kami tidak ingin ada warga Sinjai yang harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan layanan dasar. Ini soal keadilan,” ujarnya.
Audiensi tersebut juga diikuti perwakilan Kabupaten Pangkep dan Tana Toraja yang menyampaikan aspirasi serupa. Menkes Budi Gunadi menyambut baik usulan itu dan berkomitmen mendukung transformasi layanan kesehatan di daerah. [Ikhlas/Sudirman]
