RAKYATSATU.COM, Makassar— Nama Mochtar Djuma mendadak menjadi perbincangan hangat di berbagai sudut Kota Makassar, mulai dari warung kopi hingga lingkungan kampus. Pria berkumis tebal yang dikenal low profile ini menggugat legalitas Ketua terpilih Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Ismail, melalui jalur hukum.
Langkah berani Mochtar menggugat keabsahan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Luar Biasa KONI Makassar April 2025 lalu, menuai perhatian luas, terutama di kalangan pemerhati dan penggiat olahraga.
Mochtar Djuma bukan sosok asing di dunia olahraga maupun politik di Sulawesi Selatan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Makassar periode 2000–2010, Ketua Fraksi, serta Ketua Komisi di DPRD Makassar 2004–2009. Saat ini, ia merupakan Ketua Harian Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Makassar, sekaligus Wakil Ketua Bidang Pembinaan Hukum di KONI Kota Makassar periode 2022–2026.
Tak hanya itu, Mochtar juga tercatat sebagai Plt Ketua Umum KONI Makassar 2025. Keberpihakan dan keterlibatannya dalam dunia olahraga terlihat nyata dalam kiprahnya, termasuk saat menjadi Ketua Tim Hukum Kontingen Kota Makassar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2022 di Bulukumba. Saat itu, ia berhasil membatalkan sejumlah keputusan dewan juri yang dinilai tidak sesuai aturan, dan memastikan Makassar meraih juara umum dengan 178 medali.
Ketika ditemui di salah satu warung kopi di Makassar, Mochtar menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan bersama Forum Penyelamat Olahraga Makassar bukan ditujukan secara pribadi kepada Ismail, melainkan sebagai bentuk penegakan aturan di dunia olahraga.“Secara pribadi saya berteman dengan beliau. Ini murni soal penegakan regulasi. Tanpa aturan, sportivitas hanyalah slogan,” ujarnya.
Mochtar yang kini sedang menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan peraturan, mulai dari AD/ART KONI hingga perundang-undangan olahraga.“Jika regulasi menyatakan calon ketua KONI tidak boleh merangkap jabatan atau harus punya pengalaman manajerial, maka itu wajib dipatuhi. Jika dibiarkan, maka atlet pun akan mulai mengabaikan aturan,” ujarnya.
Mochtar juga menjabat sebagai Ketua Dewan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Selatan. Ia menyatakan siap menerima apapun hasil keputusan pengadilan nantinya “Menegakkan hukum di dunia olahraga adalah bentuk komitmen untuk membangun prestasi dan menjaga integritas. Sportivitas hanya bisa terwujud jika aturan ditegakkan,” tegasnya. (Ikhlas/ Azhar)
