 |
| Gedung Balai Kota DKI Jakarta, lokasi pelantikan 59 pejabat eselon II yang kini disorot akibat dugaan permainan politik antara pimpinan DPRD dan Sekda DKI. |
RAKYATSATU.COM, JAKARTA – Aroma permainan politik kotor menyeruak di Balai Kota DKI Jakarta. Dari 59 pejabat eselon II yang dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 7 Mei 2025 lalu, sekitar 20 di antaranya diduga kuat merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang “diselundupkan” melalui permainan belakang layar.
Informasi ini diungkapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW. Menurutnya, manuver itu melibatkan salah satu Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berinisial MM.
“IM berkolaborasi dengan Sekda MM untuk meloloskan sekitar 20 orang kader PDIP tanpa sepengetahuan Gubernur. Pak Pramono benar-benar tidak tahu permainan ini,” ungkap SW, Senin (11/8/2025).
SW mengklaim mendapat informasi tersebut dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Bahkan, ia menyebut IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, yang bekerja sama dengan tangan kanannya, HMT, untuk mengatur penempatan jabatan demi kepentingan proyek.
Tak berhenti di situ, IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk “mengatur proyek”. HMT, yang disebut sebagai operator DDY, sering terlihat berkoordinasi dengan staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, bahkan mendatangi ruang Sekda MM.
Yang lebih mengejutkan, SW menuding IM mendapat “backup” dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang, sehingga leluasa menekan para pejabat DKI untuk menuruti semua kemauannya.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di eselon III dan IV, termasuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis. Pak Gubernur harus waspada agar tidak kecolongan lagi,” tegas SW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait dugaan ini. (Ikhlas/Agung)
