RAKYATSATU.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia Timur yang masuk nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain Maros, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan juga menjadi satu-satunya provinsi yang masuk daftar nominator penghargaan tersebut.
Dalam rangkaian penilaian, Bupati Maros Chaidir Syam bersama sejumlah pejabat dan perwakilan OJK Sulselbar mengikuti virtual assessment di kantor Bupati Maros, Kamis, 12 Juni 2025.
“Tadi adalah penilaian secara nasional, apakah Maros menjalankan program keuangan dengan baik, khususnya kemudahan akses keuangan bagi masyarakat,” kata Analis Direktur Madya OJK Sulselbar, Norma Sitaba, usai acara.
Menurut OJK, Pemkab Maros selama ini aktif mendukung kemudahan akses keuangan bagi masyarakat di segmen prioritas seperti UMKM, ibu rumah tangga, pelajar, dan difabel.
“Nah inilah yang akan dinilai sejauh mana program kemudahan akses keuangan itu berjalan dengan baik. Tim penilainya melibatkan beberapa kementerian,” lanjutnya.
Selain itu, kata dia, Kabupaten Maros pada tahun sebelumnya juga mendapat penghargaan TPAKD Award di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
“Tahun lalu memang hanya Maros yang mendapat penghargaan tingkat provinsi. Mudah-mudahan tahun ini bisa mendapat penghargaan tingkat nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan TPAKD Maros dibentuk sejak 2024 dengan anggota dari unsur Pemkab, OJK, Bank Indonesia, akademisi, hingga asosiasi pengusaha.
“Tentu kami sangat bersyukur. Ini bukti kolaborasi erat dengan OJK, BI, pelaku jasa keuangan lainnya, termasuk UMKM,” ucapnya.
Chaidir menjelaskan, TPAKD Maros telah menjalankan sejumlah program. Di antaranya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM hingga penyediaan fasilitas keuangan bagi sektor binaan Pemkab, seperti budidaya pisang cavendish.
Selain itu, TPAKD juga rutin menggelar literasi dan edukasi keuangan, program simpanan pelajar, serta mendorong percepatan akses keuangan melalui digitalisasi produk layanan keuangan.
“Kami akan terus berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui literasi maupun program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan,” pungkas Chaidir. [Ikhlas/Arul]
