 |
| Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III di Kepulauan Selayar |
RAKYATSATU.COM, KEPULAUAN SELAYAR – Dua kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III di Kepulauan Selayar menjadi sorotan publik. Muhammad Irfan Jayadinata, Kepala UPP Kelas III Rauf Rahman Benteng, dan Nasir Radjab, Kepala UPP Kelas III Benteng Jampea, dinilai kerap meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang jelas.
Keluhan datang dari pengguna jasa pelabuhan, nakhoda kapal, hingga warga yang gerah dengan kondisi ini. Mereka menilai, absennya para pimpinan pelabuhan memicu ketimpangan pelayanan dan inkonsistensi kebijakan.
Sejumlah sumber menyebut, meski Nasir Radjab jarang terlihat di Jampea, roda organisasi tetap berjalan di bawah kepemimpinan informal staf bawahannya, Indar. "Yang dikenal sebagai pimpinan pelabuhan di Jampea itu Indar, bukan kepala resminya," kata seorang sumber terpercaya.
Kondisi berbeda terjadi di UPP Rauf Rahman Benteng yang dipimpin Irfan Jayadinata. Meski dinilai membawa sejumlah pembaruan sejak menjabat pada 2021, seperti peningkatan layanan publik dan modernisasi fasilitas, kehadiran fisik Irfan di kantor nyaris tak pernah terlihat. Ketika wartawan berusaha mengonfirmasi berbagai persoalan, keberadaan Irfan selalu dijawab dengan alasan yang kabur oleh stafnya.
Persoalan makin kompleks ketika menyangkut regulasi pemuatan penumpang kapal tradisional. Di satu sisi, penumpang dari daratan dipaksa naik dari Pelabuhan Rakyat Padang Desa Bontosunggu. Tapi dari pulau seperti Jampea, penumpang justru bisa turun langsung di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng.
“Ini diskriminatif dan tidak rasional. Kenapa di satu sisi dilarang, sisi lain dibiarkan?” tegas Sukran Yusuf, mantan anggota DPRD Selayar. Ia menilai perlu ada kajian ulang dari sisi historis dan ekonomi, bukan semata regulasi teknis.
Menurut Sukran, kapal-kapal tradisional yang beroperasi saat ini jauh lebih besar dan aman dibanding era sebelum kehadiran kapal Pelni maupun ferry. Ia juga menilai pemerintah daerah harus turun tangan mencari solusi demi keselamatan dan keseimbangan pelayanan pelabuhan.
Ketika dikonfirmasi, Irfan Jayadinata mengaku sudah pindah tugas. “Saya sering di luar daerah untuk koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Nasir Radjab berjanji akan mencari tahu kebenaran informasi yang beredar. “Akan kami cek, dan saya akan hubungi kembali,” katanya melalui pesan WhatsApp (Ikhlas/Daeng Siudjung)
